RUPS-LB PT SPR Digelar 23 Januari 2026, Pemprov Riau Usulkan Perombakan Direksi
.jpg)
Plt Ka Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Bobby Rachmat.
GILANGNEWS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersiap menentukan arah baru pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 23 Januari 2026.
Agenda strategis ini dinilai menjadi titik krusial bagi pembenahan tata kelola PT SPR, menyusul adanya dorongan resmi dari Pemprov Riau untuk melakukan perombakan jajaran direksi perusahaan daerah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Bobby Rachmat, membenarkan pelaksanaan RUPS-LB tersebut, dan menyebut undangan rapat telah diterima dari pihak komisaris perusahaan.
“Ya, sesuai undangan dari Komisaris PT SPR, RUPS-LB dijadwalkan pada 23 Januari,” ujar Bobby Rachmat kepada halloriau.com, Kamis (22/1/2026).
RUPS-LB ini bukan tanpa latar belakang. Sebelumnya, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto telah secara resmi menginstruksikan manajemen PT SPR untuk segera menggelar rapat luar biasa tersebut.
Instruksi itu tertuang dalam surat usulan pelaksanaan RUPS-LB yang disampaikan pada 22 Desember 2025.
Dalam dokumen tersebut, Pemprov Riau secara tegas mengusulkan dua agenda utama, yakni pemberhentian jajaran direksi PT SPR serta pengangkatan pelaksana tugas (Plt) direksi baru.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan arah bisnis perusahaan daerah.
Usulan perombakan manajemen ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberikan kewenangan kepada pemegang saham untuk melakukan perubahan struktur direksi melalui mekanisme RUPS.
Pelaksanaan RUPS-LB diharapkan menjadi momentum penataan ulang PT SPR agar lebih profesional, adaptif, dan mampu berkontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
Sejumlah kalangan menilai keputusan strategis yang dihasilkan dari RUPS-LB ini akan menentukan masa depan PT SPR, terutama dalam memperkuat kepercayaan publik dan memastikan BUMD dikelola secara transparan serta akuntabel.