Urbanisasi ke Pekanbaru Meningkat Usai Lebaran, Pengamat Soroti Dampak Ekonomi dan Sosial
Ilustrasi
GILANGNEWS.COM - Kota Pekanbaru terus menjadi tujuan utama urbanisasi di Provinsi Riau. Sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan jasa, kota ini setiap tahunnya menarik ribuan pendatang baru untuk mengadu nasib.
Fenomena ini semakin terlihat pasca Lebaran, di mana arus balik tidak hanya diisi oleh warga lama yang kembali bekerja, tetapi juga oleh pendatang baru yang datang dengan harapan memperoleh pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan.
Pengamat Ekonomi Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, menilai bahwa urbanisasi pasca Lebaran telah menjadi pola yang berulang setiap tahun. Ia menyebut, fenomena ini kerap dipicu oleh cerita keberhasilan para perantau yang pulang kampung saat Lebaran.
“Urbanisasi habis Lebaran ini sudah seperti tradisi ‘bawa kawan’. Orang yang pulang kampung tampil berhasil, lalu mengajak saudara atau temannya ikut ke Pekanbaru. Akibatnya, Pekanbaru jadi makin sesak,” ujar Dahlan, Sabtu (28/3/2026).
Menurutnya, meningkatnya jumlah penduduk memang berdampak pada naiknya konsumsi masyarakat dan perputaran ekonomi di kota. Namun di sisi lain, hal tersebut juga menambah beban fasilitas publik yang harus melayani jumlah penduduk lebih besar.
Ia juga menyoroti dampak yang dirasakan daerah asal para perantau. Banyak anak muda meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan di kota, sehingga sektor pertanian dan produktivitas daerah menjadi menurun.
“Anak-anak muda yang harusnya ngurus ladang atau sawah di kampung, malah milih ke Pekanbaru cari kerja kantoran atau jasa. Akhirnya produktivitas di kampung merosot karena gak ada lagi yang megang cangkul, sementara di kota justru terjadi penumpukan tenaga kerja yang tidak semuanya terserap,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi makro, Dahlan menilai kondisi ini dapat memperlebar ketimpangan antara kota dan daerah kabupaten. Meski terdapat aliran dana dari perantau ke kampung halaman, namun sebagian besar hanya digunakan untuk konsumsi, bukan untuk pembangunan usaha produktif.
Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga dihadapkan pada tantangan fiskal. Bertambahnya jumlah penduduk berarti meningkatnya kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, sementara tidak semua pendatang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Pemerintah Kota Pekanbaru harus putar otak, karena migran baru ini pasti butuh layanan kesehatan dan sekolah buat anaknya nanti. Kalau PAD gak naik tapi penduduk nambah lewat jalur urbanisasi, ya siap-siap saja layanan publik kita jadi makin lelet dan gak karuan karena anggarannya tekor kemakan beban sosial,” tegasnya.
Di sektor ketenagakerjaan, Dahlan menilai daya serap pasar kerja di Pekanbaru memiliki keterbatasan. Kebutuhan tenaga kerja saat ini cenderung mengarah pada keterampilan khusus, sementara sebagian pendatang datang tanpa keahlian yang memadai.
“Terjadi mismatch antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja yang datang. Akhirnya banyak yang masuk ke sektor informal,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berpotensi memicu meningkatnya pengangguran terselubung, di mana masyarakat terlihat bekerja namun memiliki produktivitas dan pendapatan yang rendah. Persaingan di sektor informal pun semakin ketat, bahkan berpotensi menekan pelaku usaha kecil yang telah lebih dulu beroperasi.
Permasalahan lain yang muncul adalah terkait hunian. Pendatang yang tidak memiliki penghasilan tetap cenderung tinggal di kawasan pinggiran atau permukiman tidak layak, yang pada akhirnya dapat memicu munculnya kawasan kumuh di perkotaan.
Untuk itu, Dahlan mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah antisipatif. Salah satunya dengan memperkuat sistem pendataan penduduk serta meningkatkan pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
“Kalau mereka punya skill, mereka jadi aset. Kalau gak, mereka cuma jadi beban sosial di simpang lampu merah,” tegasnya lagi.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan ekonomi di daerah kabupaten agar urbanisasi tidak terus terpusat ke Pekanbaru.
“Pemko Pekanbaru harus koordinasi sama pemerintah daerah lainnya. Jangan semua disuruh numpuk di Pekanbaru. Buatlah pusat ekonomi baru di Kabupaten, biar orang kampung gak silau lagi nengok lampu kota. Kalau di daerah asal sudah ada industri pengolahan yang paten, buat apa lagi mereka jauh-jauh ke Pekanbaru cuma buat jadi pengangguran,” tutupnya.