PEKANBARU, Gilangnews.com – Pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dinilai menjadi kebutuhan dalam sistem pengawasan Pemilu 2029. Hal itu mengemuka saat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama DPD II Partai Golkar Kota Pekanbaru, Senin (6/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPD II Partai Golkar Kota Pekanbaru itu menjadi wadah silaturahmi sekaligus diskusi terbuka antara penyelenggara pemilu dan partai politik untuk membahas berbagai persoalan pengawasan pemilu serta merumuskan langkah perbaikan menghadapi pesta demokrasi lima tahun mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru, Ferdy, mengatakan konsolidasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan pemilu di luar tahapan sekaligus membangun komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh peserta pemilu.

Menurutnya, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berkewajiban melakukan pencegahan pelanggaran, memetakan potensi kerawanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

"Kami ingin memperoleh masukan secara langsung dari partai politik mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Seluruh masukan itu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu ke depan," kata Ferdy.

Dalam dialog tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian bersama, mulai dari efektivitas pengawasan di lapangan, mekanisme penyampaian laporan dugaan pelanggaran, hingga perlunya transformasi digital dalam sistem pengawasan pemilu.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Pekanbaru, H. Roni Amriel, SH., MH., menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu yang membuka ruang komunikasi dengan partai politik jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.

Menurutnya, pendekatan tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu untuk membangun pengawasan yang lebih partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Golkar mendukung penuh langkah Bawaslu Kota Pekanbaru dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu. Kami berharap seluruh masukan dari partai politik maupun masyarakat benar-benar menjadi bahan evaluasi agar pengawasan ke depan semakin baik," ujar Roni.

Roni menilai tantangan pengawasan pemilu akan semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi informasi. Karena itu, ia mendorong Bawaslu mulai mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi digital dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan transparan sehingga masyarakat maupun peserta pemilu dapat menyampaikan laporan secara mudah melalui platform digital.

"Teknologi berkembang sangat cepat. AI seharusnya menjadi peluang bagi Bawaslu untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Masyarakat dan partai politik tentu akan lebih percaya apabila tersedia sistem pelaporan yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, serta proses penanganannya dapat dipantau secara transparan," katanya.

Selain mempercepat proses pelaporan, penggunaan teknologi juga dinilai mampu membantu Bawaslu melakukan pemetaan potensi pelanggaran, analisis data, hingga mempercepat proses verifikasi laporan yang masuk.

Roni juga berharap Bawaslu terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh peserta pemilu dan masyarakat agar pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi menjadi gerakan bersama dalam menjaga kualitas demokrasi.

"Semakin terbuka ruang komunikasi, semakin kuat pula demokrasi kita. Bawaslu harus menjadi lembaga yang mudah diakses masyarakat, terbuka menerima kritik, dan responsif terhadap setiap laporan yang disampaikan," ujarnya.