DPRD Riau Desak Kemenkeu Cairkan Tunda Salur Rp780 Miliar, Fiskal Daerah Terancam

Rabu, 22 Juli 2026

RIAU, Gilangnews.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Andi Darma Taufik, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera membayarkan tunda salur Provinsi Riau. Sebab, tunda salur tersebut mengakibatkan kemampuan fiskal daerah terganggu.

Andi mengatakan, sudah bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah. Salah satu fungsi Dirjen Keuangan Daerah tersebut adalah memfasilitasi soal tansfer keuangan daerah.

"Kita sudah kunjungan ke Dirjen Keuangan Daerah, karena mereka memfasilitasi soal tansfer keuangan daerah. Melalui Dirjen ini kita minta kementerian keuangan segera membayarkan tunda salur tersebut," kata Andi, Selasa (21/7/2026).

Anggota Fraksi PDI-P DPRD Riau itu menyebut ada Rp780 miliar tunda salur Provinsi Riau yang belum ditransfer Kementerian Keuangan. Jumlah itu merupakan total dari tunda salur dari tahun 2023-2025.

"Kita minta tunda salur ini segera ditransfer. Karena ini sangat berimplikasi pada kemampuan keuangan daerah untuk menunaikan kewajiban ke kabupaten/kota se-Riau," katanya.

Berdasarkan keterangan dari Dirjen Keuangan Daerah, kata Andi, pihaknya sudah memfasilitasinya kepada Kementerian Keuangan.

"Kalau keterangan mereka, mereka sudah memfasilitasi ke Kementerian Keuangan," ucapnya.

Akan tetapi, sebut Andi, hingga kini tunda salur tahun 2023-2025 tersebut belum terealisasi.

"Oleh sebab itu, makanya kita minta kementerian keuangan agar tunda salur tersebut segera dicairkan. Karena daerah sangat membutuhkan dana tunda salur tersebut," pungkasnya.