PEKANBARU, GILANGNEWS.com – Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperbaiki puluhan kilometer jalan rusak sepanjang 2026.

Namun, apresiasi tersebut disertai catatan. DPRD meminta seluruh pekerjaan infrastruktur yang menggunakan uang rakyat dilaksanakan sesuai standar, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, H Zulfan Hafiz ST, mengatakan perbaikan jalan rusak memang sudah menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Terlebih, pemerintah daerah telah memiliki dukungan anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, peningkatan pendapatan daerah harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

“Masyarakat membayar pajak, jalannya harus bagus juga. Itu timbal baliknya yang harus dirasakan masyarakat,” kata Zulfan Hafiz di DPRD Pekanbaru, Senin (10/8/2026).

DPRD Soroti Kualitas Sejumlah Pekerjaan

Zulfan mengingatkan Pemko Pekanbaru agar penggunaan anggaran pembangunan jalan dilakukan secara tepat dan tidak mengabaikan spesifikasi teknis.

Pasalnya, setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan berasal dari masyarakat dan pelaksanaannya juga menjadi perhatian publik.

“Kami berharap uang itu dipergunakan sesuai dengan standar dan spesifikasinya,” ujarnya.

Ia mengaku masih menemukan sejumlah pekerjaan jalan yang kualitasnya perlu dievaluasi.

Menurut Zulfan, terdapat ruas jalan yang belum lama diperbaiki tetapi sudah menunjukkan kerusakan. Di antaranya aspal berlubang hingga material kerikil yang mulai terlepas.

Selain persoalan kualitas permukaan jalan, DPRD juga menyoroti persoalan genangan air yang masih muncul di sejumlah lokasi.

“ada beberapa ruas jalan yang baru dikerjakan, sudah rusak. Seperti aspal berlubang dan kerikil yang mulai terlepas. Selain itu, persoalan genangan air juga masih ditemukan karena sistem drainase yang dinilai belum maksimal,” kata Zulfan.

Atas kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Pekanbaru berencana turun langsung ke lapangan.

DPRD akan melakukan pengecekan terhadap sejumlah ruas jalan, termasuk mengambil sampel pekerjaan untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai dengan spesifikasi atau bestek yang telah ditetapkan.

“Ini kami lakukan agar jalan yang diperbaiki memang sesuai bestek dan tahan lama,” katanya.

Zulfan juga mengingatkan agar proyek infrastruktur tidak menjadi ruang untuk praktik yang dapat merugikan keuangan daerah maupun masyarakat.

Penanganan Banjir Harus Mengacu Masterplan

Selain kualitas jalan, Komisi IV DPRD Pekanbaru juga menyoroti persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemko Pekanbaru.

Zulfan mengakui berbagai upaya penanganan banjir telah dilakukan. Namun, menurut dia, hasilnya belum maksimal karena genangan masih terjadi di sejumlah wilayah.

Karena itu, Pemko Pekanbaru diminta konsisten menggunakan masterplan penanganan banjir sebagai acuan dalam pembangunan dan penataan sistem drainase.

“Jangan lari dari situ. Kalau konsep sendiri lagi, masterplan yang ada ini kan sia-sia,” tegas Zulfan.

Menurutnya, persoalan banjir tidak dapat diselesaikan secara parsial. Pembangunan drainase harus dirancang secara terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di wilayah lain.

“Kita inginkan penanganan banjir ini serius. Sehingga masyarakat tidak hanya merasakan pembangunan secara fisik, tapi juga mendapatkan manfaatnya,” pungkasnya.