
PEKANBARU, Gilangnews.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau bersama Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Riau mendorong pengelola hotel dan penyelenggara kegiatan memperkuat manajemen risiko sebelum menggelar event.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara BPD PHRI Riau dan Ditpamobvit Polda Riau serta nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Pekanbaru di Hotel Mutiara Pekanbaru, Selasa (11/8/2026).
Ketua BPD PHRI Riau Ir Nofrizal MM mengatakan, penguatan manajemen risiko diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat terjadi selama kegiatan berlangsung.
“Setiap kegiatan memiliki risiko. Karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengamanan sejak awal,” kata Nofrizal.
Menurut dia, hotel menjadi salah satu lokasi dengan aktivitas tinggi karena kerap digunakan untuk berbagai kegiatan, baik berskala kecil maupun besar.
Penerapan sistem pengamanan, kata Nofrizal, bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga bagian dari upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada tamu serta wisatawan.
“Kalau keamanan dan kenyamanan bisa kita jaga, tentu kepercayaan wisatawan juga semakin meningkat,” ujarnya.
PHRI Riau juga mendorong penerapan standar manajemen risiko pada kegiatan di luar hotel, termasuk berbagai event yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.
Risk Assessment Sebelum Event
Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Riau Kombes Pol Suherman Zein mengatakan, penyelenggara kegiatan perlu melakukan risk assessment atau analisis risiko sebelum sebuah event dilaksanakan.
Analisis tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi gangguan sekaligus menentukan langkah pengamanan yang sesuai dengan tingkat risiko kegiatan.
“Risk assessment diperlukan untuk menilai dampak risiko yang mungkin terjadi saat event atau kegiatan diselenggarakan,” kata Suherman.
Menurut dia, pengamanan tidak hanya berkaitan dengan objek fisik, tetapi juga kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.
Salah satu kegiatan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dari sisi manajemen risiko adalah Pacu Jalur, yang menjadi agenda budaya dan pariwisata dengan jumlah pengunjung besar.
“Kegiatan kebudayaan maupun kegiatan nasional seperti Pacu Jalur, kita harus melakukan risk assessment seperti ini,” ujarnya.
Suherman menegaskan, penerapan risk assessment bukan bertujuan menghambat penyelenggaraan kegiatan. Sebaliknya, langkah tersebut dilakukan agar potensi risiko dapat diketahui dan diantisipasi sejak awal.
Dorong Akses Pembiayaan
Selain aspek keamanan, kerja sama PHRI Riau dengan sektor perbankan juga diarahkan untuk memperkuat industri pariwisata melalui akses pembiayaan.
Nofrizal berharap Bank BTN dapat memberikan dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata, termasuk membantu kepemilikan rumah bagi karyawan hotel dan pekerja sektor pariwisata.
“Kalau bisa dimanfaatkan untuk mendukung usaha pariwisata, tentu akan lebih baik,” katanya.
Melalui kolaborasi antara PHRI, kepolisian, perbankan, pemerintah daerah dan pelaku usaha, penguatan sektor pariwisata di Riau diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keamanan dan kenyamanan wisatawan.