Dewan Minta Pemprov Riau Mengkaji Ulang Pembangunan Underpass

Selasa, 24 Januari 2017

Anggota Komisi D DPRD Riau, Abdul Wahid

GILANGNEWS.COM - Rencana pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membangun jalan underpass sebagai ganti pembangunan jalan fly over (jembatan layang) di Simpang Empat, Mall SKA Pekanbaru mendapat kritikan dari wakil rakyat yang duduk di Komisi D DPRD Riau.

Wakil rakyat yang membidangi infrastruktur ini menyarankan Pemprov untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Terlebih lagi, anggaran untuk perencanaan pembangunan fly over sudah dianggarkan sebesar Rp2 miliar sejak tahun 2013 lalu.

"Perencanaan pembangunan fly over sudah dianggarkan Rp2 miliar tahun 2013 lalu. Makanya kita sarankan untuk perlu dikaji ulang lagi rencana underpass itu," kata Abdul Wahid, anggota Komisi D dilansir riauterkinicom, Selasa (24/01/17).

Namun demikian, jika Pemprov memiliki pertimbangan yang lain untuk itu, maka politisi PKB ini tidak akan mempersoalkannya. Baginya, sistem apapun yang akan digunakan, asalkan bisa mengurai kemacetan di Simpang Empat, Mall SKA.

"Underpass itu rawannya ketika hari hujan. Kalau drainasenya bisa menampung debit air dengan jumlah yang banyak, maka tidak ada persoalan. Yang dipersoalkan itu jika drainasenya tidak kuat," ungkapnya.

Saat disinggung besaran anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan underpass, ia mengatakan jika hal itu butuh kajian terlebih dahulu. Termasuk untuk membandingkan besaran anggaran pembangunan jalan fly over dan underpass.

"Terkait anggaran, silahkan masukkan. Yang penting harus ada studinya tentang kemungkinan yang efektif," tutupnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, rencana Pemprov Riau membuat Fly Over di Simpang Empat Mall SKA, dipastikan sudah batal. Sebagai gantinya, jalan underpass pun akan dibangun guna memperlancar lalu lintas yang saat ini terbilang padat.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, Rahmad Rahim, rencana pembangunan underrpas itu sendiri akan mulai dibahas pada APBD Perubahan tahun ini. Sementara untuk fisik diharapkan 2018 sudah mulai dilaksanakan.***