GILANGNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon berpendapat bahwa relasi antara pemerintah dan umat Islam semakin buruk karena pemerintah kerap curiga terhadap aktivitas Ormas Islam.
GILANGNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon berpendapat bahwa relasi antara pemerintah dan umat Islam semakin buruk karena pemerintah kerap curiga terhadap aktivitas Ormas Islam.
"Begitu juga pendekatan-pendekatan relasi dengan umat Islam yang semakin hari semakin buruk dari pemerintahan sekarang," kata Fadli saat memberikan kata sambutan dalam acara Musyawarah Kerja Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) di salah satu hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2).
Menurutnya, kecurigaan terhadap Umat Islam yang dibangun oleh pemerintah Joko Widodo kemudian didengungkan dengan retorika Pancasila, sehingga seolah Islam berseberangan dengan Pancasila.
"Ada kecurigaan-kecurigaan, selalu yang didengung-dengungkan itu retorika-retorika Pancasila dan didikotomikan Islam," ucap dia.
Fadli mengatakan, tindakan yang dilakukan pemerintah Jokowi ini sangat berbahaya. Bahkan, lanjutnya, tindakan ini dapat memicu kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
"Ini saya kira sangat berbahaya dari pemerintahan sekarang ini dan bisa memicu kesenjangan sosial,” katanya.
Politikus Partai Gerindra itu pun sempat menyindir tingkah salah seorang pejabat dari pemerintahan Jokowi yang ia nilai kurang mengerti sejarah. Dia menuturkan, ormas Islam di Indonesia banyak, bukan hanya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Fadli menyatakan, berbahaya bila seorang pemimpin yang lupa akan sejarah. “Ini suatu refleksi. Pemimpin lupa sejarah bisa berbahaya,” katanya.
Lebih dari itu, Fadli menilai Jokowi belum banyak menepati janji yang disampaikan saat kampanye Pemilihan Presiden 2014 silam.
Janji yang belum dipenuhi Jokowi itu, ia mencontohkan, pembelian kembali PT Indosat, pembangunan 50 ribu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), hingga membawa Pertamina lebih hebat dari Petronas.
Menurutnya, hanya janji penetapan Hari Santri Nasional yang direalisasikan oleh Jokowi selama empat tahun menjabat sebagai Presiden.
"Arah yang sekarang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Arah yang dijanjikan ada 100 dari Jokowi dan kita harus periksa lagi janji yang sudah ditepati," katanya.