BIN: Kabar Kepala BIN Komjen Budi Gunawan Suap Mahasiswa, Hoaks

Ahad, 18 November 2018

Badan Intelijen Negara.

GILANGNEWS.COM - Badan Intelijen Negara (BIN) memastikan kabar yang tersebar di twitter terkait Kepala BIN menyuap beberapa Ormas Mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) adalah hoaks. Di dalam kabar tersebut disebutkan masing-masing Ormas Mahasiswa  mendapat Rp 200 juta per bulan, sementara ketua pengurusnya mendapat Rp 20 juta per bulan.

"Kabarnya Ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan tak jadi oposan terhadap pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi. Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN," ujar juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto, Minggu (18/11).

Ia menjelaskan, BIN tidak melarang siapa pun mengkritisi pemerintah. Sebab, kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. 
"Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi. Selama ini kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang  diberikan UU secara berimbang (cover both side)," ujarnya.

Wawan menambahkan, munculnya berbagai Ormas Relawan adalah kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Tidak perlu didorong oleh siapa pun termasuk BIN, dan itu sah menurut UU.
"Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggung jawab, bukan hoaks, bukan fitnah, sebab  mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE," ungkap Wawan.

Berbagai deklarasi terkait Pilpres 2019, lanjut dia, sudah terjadi  di Indonesia. Hal ini menurutnya menjadi tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan. 
"Deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasar pilihan untuk mendukung capres-cawapres masing-masing. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan dukungan tersebut.
BIN membebaskan seluruh Ormas dan warga negara untuk melakukan  deklarasi maupun kampanye  selama tidak melanggar UU. "Jadi berita yang menyatakan BIN menyuap Ormas Mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoaks," tutupnya.