Amien soal Ekonomi Indonesia: Jokowi Belum Dapat Izin Allah
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
GILANGNEWS.COM - Politikus Senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut Indonesia kini tengah mengalami situasi penjajahan ekonomi. Kata Amien, hal itu disebabkan beberapa faktor, termasuk kepemilikan sejumlah sektor usaha oleh pihak asing.
Namun, Amien Rais mengajak masyarakat untuk tidak melimpahkan kesalahan ini pada pimpinan Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo semata. Dia mengatakan, Jokowi sudah berusaha tapi belum berhasil.
"Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan Pak Jokowi, beliau sudah berusaha tapi belum berhasil, belum dapat izin Allah, yang kita inginkan sekarang memang kita perlu pergantian kepemimpinan," kata Amien saat menghadiri Peringatan Milad ke-106 Muhammadiyah di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11).
Pernyataan Amien itu terkait dengan sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggapnya membuka keran asing untuk menguasai sejumlah sektor industri di Indonesia.
"Saya sudah sampai pada kesimpulan bangsa kita ini sesungguhnya sudah tidak punya kedaulatan ekonomi lagi," kata Amien
Amien bahkan mengatakan ada tiga megaproyek yang dikuasai asing, dan menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap kedaulatan dan akal sehat Bangsa Indonesia.
"Yang pertama itu reklamasi Teluk Jakarta, kita sudah punya ribuan pulau, tapi ada orang-orang mahluk dajjal ekonomi ini yang akan membangun 17 pulau palsu," katanya.
Apalagi, kata Amien proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dibiayai oleh modal dari asing itu belum mengantongi izin yang jelas.
"Izinnya belum jelas, digasak tanpa ampun dan sekarang itu mangkrak, padahal biayanya Rp300 triliun, modal utamanya dari China," kata Mantan Ketua Umum PAN tersebut.
Yang, kedua, kata Amien, yakni megaproyek Meikarta, yang dilakukan secara serampangan oleh tokoh bisnis yang berkeinginan membangun deretan menara apartemen bernilai Rp280 triliun, namun mengesampingkan izin dari pemerintah daerah setempat.
"Kalau menyusuri jalan ke Bekasi, bapak ibu akan marah semarah-marahnya melihat tanah yang dulunya hijau sekarang rangsek, ndak enak dipandang, luar biasa jeleknya dan macet karena belum ada izin sepenuhnya dari Pemda," kata dia.
Sebagai catatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil pada pertengahan Oktober menyatakan perizinan tata ruang proyek Meikarta yang disetujui oleh pihaknya mencakup lahan seluas 84 hektare (ha). Sofyan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan izin lahan tata ruang tambahan untuk proyek hunian Meikarta di Cikarang.
Megaproyek yang ketiga menurut Amien adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah dimulai sejak 2016 lalu, namun hingga kini, kata dia, proyek itu mengalami kemangkrakan.
"Yang ketiga adalah Kereta Cebong, kereta api cepat bohong-bohongan, modal utama dari China, rutenya Jakarta-Bandung, izinnya belum selesai karena masih banyak tanah yang belum dibebaskan, sudah merusak, sekarang juga macet cet," kata dia.
Ketiga megaproyek itu, kata Amien, adalah bukti bahwa pemerintah kini tak lagi mempunyai kendali dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi.
Tak sampai di situ, Amien melanjutkan, selain tiga megaproyek itu, ada pula 54 sektor usaha yang seharusnya bisa dikelola oleh anak bangsa namun kini malah bisa leluasa dikerjakan oleh pihak asing.
"54 usaha yang seharusnya bisa dikerjakan anak bangsa, semuanya diperbolehkan 100 persen dimiliki oleh asing dan aseng, jadi kita makin melarat, cuma jadi kuli, jadi kacung," kata dia.
Pemerintah mengizinkan asing untuk berkuasa di 54 sektor usaha. Izin tersebut mereka lakukan dengan mengeluarkan 54 bidang usaha tersebut dari Daftar Negatif Investasi (DNI).
Izin tersebut mereka berikan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang baru saja dikeluarkan Jumat (16/11) ini. Dengan izin tersebut nantinya aliran modal asing di 54 sektor usaha tersebut terbuka 100 persen.
Sementara, politikus PAN lainnya, Drajad Wibowo, mengatakan dibukanya 54 sektor usaha untuk asing sangat merugikan perekonomian rakyat.
Di antaranya kata dia, adalah industri rokok, industri pengupasan umbi-umbian, dan industri akupuntur. Menurut Drajad, itu bisa mengancam keberadaan industri rumahan yang selama ini diterapkan oleh masyarakat Indonesia di pelbagai daerahnya.
"Sangat merugikan usaha ekonomi rakyat, karena ada usaha-usaha kecil, yang nanti akan diadu untuk bersaing dengan asing," kata Drajad.