Serapan APBD 2019 di Bawah 80 Persen

Paripurna Pandangan Umum Fraksi Ranperda LPP APBD 2019

Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani SIP (tengah) saat membacakan pandangan umum fraksi, dalam Rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru, terhadap Ranperda Pekanbaru tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Pekanbaru 2019, Senin (

PEKANBARU- Rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru, terhadap Ranperda Pekanbaru tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Pekanbaru 2019, berlangsung sukses. DPRD menyayangkan, bahwa realisasi APBD hanya di bawah 80 persen.

"Ini sangat kita sayangkan, realisasi anggaran di bawah 80 persen. Begitu juga soal penerimaan PAD yang berada di bawah target. Kita minta Pemko segera memberikan jawabannya," kata Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani, yang memimpin rapat paripurna, Senin (20/7).

Anggota DPRD Pekanbaru Ihsan (kiri) menyerahkan pandangan umum dari Fraksi Gerindra kepada Ketua DPRD Hamdani, dalam Rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru, terhadap Ranperda Pekanbaru tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Pekanbaru 2019, Senin (20/7).

Menanggapi hal ini, Walikota Pekanbaru yang diwakilkan Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menegaskan, Pemko Pekanbaru akan menyiapkan jawaban secara detil.

"Ini kan setelah kita (Pemko) mendapatkan LHP atau laporan hasil pemeriksaan dari BPK, Alhamdulillah Pekanbaru mendapat penilaian WTP untuk 2019," kata Ayat.

Dari semua Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru sudah menyampaikan pandangan umumnya, secara garis besar hampir semua menyorot soal pendapatan yang ditargetkan tidak tercapai.

"Jawaban kami (Pemko) secara rinci akan kami sampaikan," janji Ayat.

Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani menerima berkas pandangan umum dari Fraksi Demokrat, Jepta, dalam Rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru, terhadap Ranperda Pekanbaru tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Pekanbaru 2019, Senin (20/7).

Selain itu juga, Ayat mengatakan, dari pandangan fraksi disoroti juga mengenai layanan kepada masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan.

Termasuk beberapa program-program yang menjadi fokus dijalankan Pemko, dipertanyakan juga. Seperti PMBRW, serta tentang perusahaan daerah (PD). "Semuanya akan kita jawab," katanya.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani mengatakan, pada prinsipnya, dari laporan keuangan Pemko Pekanbaru anggaran 2019 pihaknya ingin membahasnya segera, dan DPRD Pekanbaru sudah menyampaikan pandangannya.

Anggota DPRD Pekanbaru Tarmizi Muhammad menyerahkan pandangan umum Fraksi Golkar kepada Ketua DPRD Hamdani, dalam Rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru, terhadap Ranperda Pekanbaru tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Pekanbaru 2019, Senin (20/7). *

"Rata-rata semua fraksi mengapresiasi apa yang sudah diraih Pemko. Masukan dan kritikan itu adalah soal serapan anggaran, kemudian soal catatan BPK, dan kegiatan OPD yang belum maksimal," paparnya.

Harapan dewan tahun depan, supaya kelemahan ataupun yang tidak tercapai di tahun 2019, tidak menular pada tahun 2020. "Kita mau 2020 lebih baik tentunya, dan lebuh memprioritaskan program yang menyentuh langsung kepada masyarakat," pintanya. *


Tulis Komentar