8 Perusahaan Asuransi Ini Dilaporkan ke Polda Riau, Ini Kasus Yang Menjeratnya

Senin, 01 Februari 2021 | 20:17:35 WIB

Adi Murphi SH MH & Partner

PEKANBARU - Edison, warga Tanjung Leidong yang juga Direktur PT Raja Matras Sejahtera, melalui kuasa hukumnya, Adi Murphi Malau SH MH melaporkan 8 perusahaan asuransi ke Polda Riau, Sabtu (30/1 /2021) lalu.

Dalam laporannya menjelaskan, bahwa 8 perusahaan asuransi tersebut, tidak mau membayarkan klaim atas kasus kebakaran pabrik springbed sebesar Rp 72 miliar, dari pagu dalam polis Rp 120 miliar, yang terdiri dari bangunan, mesin dan stok.

Kepada wartawan, Senin (1/2/2021) Adi Murphi Malau menceritakan, bahwa perusahaan yang dilaporkan tersebut masing-masing PT Multi Artha Guna, PT Asuransi FPG Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Cental Asia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Lippo General Insurance, PT KSK Insurance Indonesia dan PT Asuransi Umum Mega.

Baca Juga Gubernur Riau Soroti Kasus Keracunan MBG di Daerah Lain, Pastikan Aman di Riau

"Asuransi ini diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap nasabahnya bernama Edison," kata Adi Murphi seraya menunjukkan surat laporan Polisi No. LP/42/I/2021/SPKT/RIAU 30 Januari 2021, yang ditandatangani Bripka SM Hutabarat ST.

Disampaikannya, 8 asuransi ini diduga telah melakukan tindak pidana terhadap kliennya, dengan tidak membayarkan seluruh kewajiban mereka selaku nasabah asuransi.

Padahal sebelumnya, kliennya Edison selaku Direktur PT Raja Matras Sumatra perusahaan bergerak dalam bidang Spring Bed yang berlokasi di Pasir Putih Desa Baru, Siak Hulu Kampar, merupakan nasabah dari asuransi PT Multi Artha Guna TBK, dan merekrut 7 asuransi lainnya, karena tidak mampu mengcover sendiri.

Pada tanggal 16 September 2019 lalu, pabrik Edison mengalami kebakaran dan sudah melakukan klaimnya, dengan melengkapi seluruh persyaratan hingga kepada bukti forensik dari pihak kepolisian.

"Sebenarnya pagu dalam Polis 120 miliar, namun karena fakta yang ada maka diajukan sebesar Rp 72 miliar yang terdiri dari bangunan, mesin dan stok. Ternyata saat ini yang baru dibayarkan oleh pihak asuransi hanya bangunan dan mesin saja Rp 13 miliar, sementara sisanya masih ada klaim yang belum dibayarkan yakni stok Rp 47 miliar, kata mereka menunggu loss adjuster dari pihak asuransi," terangnya lagi.

Dijelaskan Adi Murphi lagi, bangunan, mesin, dan stok barang merupakan satu kesatuan namun kenapa hanya bangunan dan mesin saja yang dibayarkan klaimnya, disinilah indikasi dari kami pihak asuransi melakukan perbuatan melawan hukumnya.

Hingga kini, kuasa hukum masih mempertanyakan hal ini. Karena mau sampai kapan dilunasi, sebab dari tahun 2019 sampai 2021 sekarang belum juga dibayarkan. Di sisi lain, kliennya didesak juga oleh bank kluser di Bank Mandiri.

Menurutnya selaku kuasa hukum, kliennya saat ini sudah sangat dirugikan. Jadi, ada dugaan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian dari kliennya.

"Kami minta PT Asuransi ini dapat mempertanggujawabkan tindakan hukum yang mereka lakukan, karena ada hak klien kami yang belum dibayarkan," tegasnya.

Kepala Humas Polda Riau Komjen Pol Sunarto membenarkan adanya laporan ini. Pihaknya kini masih melakukan penyelidikan, untuk mengumpulkan bahan dan keterangan, serta meminta keterangan saksi terkait. ***

8 Perusahaan Asuransi Ini Dilaporkan ke Polda Riau, Ini Kasus Yang Menjeratnya

Berita Lainnya

GMP Nilai Aswas Kejati Riau Tidak Kooperatif, Akan Laporkan ke Jamwas Kejagung RI

Besok, Polda Riau Lakukan Autopsi Jenazah Antoni Tampubolon yang Diduga Tewas Tak Wajar di Tapung

GMP Desak Kejati Riau Tegas Usut Dugaan Korupsi Ida Yulita Susanti

Kejari Pastikan Proses Hukum Ida Yulita Susanti Jalan Terus, GMP: Kami Akan Kawal Sampai Tuntas

Kasus Mandek, Massa Desak Kejari Tersangkakan Ida Yulita Susanti: ‘’ Hukum Jangan Tumpul ke Atas!’’

Muflihun Konsultasi ke KPK, Siap Bongkar Dugaan Korupsi di DPRD Riau

Terkini

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Program MBG Pekanbaru Diperluas, 165 Ribu Peserta Didik Masih Belum Terjangkau

Simpang Pasir Putih Pekanbaru Rusak Parah, Jalan Berlubang Picu Macet dan Bahaya Kecelakaan

Bea Cukai Pekanbaru Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal, DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan

Flyover Simpang Garuda Sakti Pekanbaru Segera Dibangun, Pemprov Riau Mulai Bebaskan Lahan 2026