Survei SMRC: Publik Menilai Vonis untuk Pinangki Tidak Adil, Harusnya Lebih Berat

Kamis, 19 Agustus 2021 | 11:32:41 WIB

Jaksa Pinangki Jalani Sidang Dakwaan.

GILANGNEWS.COM - SMRC juga melakukan survei untuk menilai respons masyarakat terhadap vonis yang dijatuhkan untuk mantan pegawai Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari. Pinangki terjerat kasus suap dan pencucian uang.

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani menerangkan, baik vonis Pinangki pada pengadilan tingkat pertama, yakni penjara 10 tahun dan denda Rp 600 juta maupun dalam proses banding, publik menganggapnya tidak adil.

"Ada sekitar 41 persen warga yang tahu kasus suap dan pencucian uang yang melibatkan jaksa Pinangki Sirna Malasari," kata Deni dalam keterangannya, Kamis (19/8).

Baca Juga Gubernur Riau Soroti Kasus Keracunan MBG di Daerah Lain, Pastikan Aman di Riau

Dari responden yang tahu, 71 persen menilai bahwa vonis pengadilan tingkat pertama terhadap Pinangki adalah keputusan yang tidak adil.

"Dari yang menilai tidak adil itu, sebanyak 98,6 persen beralasan bahwa Jaksa Pinangki seharusnya divonis hukuman yang lebih berat," katanya.

Begitu juga untuk vonis kortingan yang didapatkan oleh Pinangki saat proses banding. Saat itu majelis hakim mengurangi hukuman Jaksa Pinangki menjadi 4 tahun penjara.

Menurut Deni terhadap keputusan banding tersebut, hampir semua (92 persen) dari warga yang tahu kasus Pinangki menilai bahwa putusan banding tersebut tidak adil.

"Dan hampir semua yakni 98,3 persen dari yang menilai tidak adil itu berpendapat bahwa vonis untuk Jaksa Pinangki seharusnya lebih berat, bukan malah dikurangi," ujarnya.

Survei ini melibatkan seribu responden yang dipilih secara acak. SMRC mematok margin of error sekitar +/-3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Survei SMRC: Publik Menilai Vonis untuk Pinangki Tidak Adil, Harusnya Lebih Berat

Berita Lainnya

Terungkap! Psikologi Tersangka Pembacokan Mahasiswi UIN Suska Riau: Introvert dan Kurang Kehangatan Keluarga

Ajudan Sekwan Pekanbaru Segera Diadili, 5 Jaksa Siap Buktikan Kasus Perintangan Penyidikan

GMP Nilai Aswas Kejati Riau Tidak Kooperatif, Akan Laporkan ke Jamwas Kejagung RI

Besok, Polda Riau Lakukan Autopsi Jenazah Antoni Tampubolon yang Diduga Tewas Tak Wajar di Tapung

GMP Desak Kejati Riau Tegas Usut Dugaan Korupsi Ida Yulita Susanti

Kejari Pastikan Proses Hukum Ida Yulita Susanti Jalan Terus, GMP: Kami Akan Kawal Sampai Tuntas

Terkini

Jelang Idulfitri, PLN Siagakan 1.890 Personel dan 49 Posko Kelistrikan di Riau dan Kepulauan Riau

Menjaga Terangnya Idulfitri, PLN UID Riau dan Kepri Siaga Amankan Pasokan Listrik

Di Buka Bersama Golkar Pekanbaru, Nama Roni Amriel Disebut Lanjutkan Kepemimpinan

Anggota DPRD Pekanbaru Nofrizal Santuni 150 Kaum Dhuafa, Doakan Almarhumah Ibunda

Hearing DPRD Pekanbaru Bongkar Kejanggalan Data Lahan Tol Pekanbaru–Rengat

Jelang Mudik Lebaran 2026, Terminal BRPS Pekanbaru Perketat Pengawasan Bus

Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi 26 Maret 2026 di PN Pekanbaru

Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Kepulauan Meranti, Beras Premium Rp150 Ribu per Karung

Wako Pekanbaru Agung Nugroho Instruksikan Penertiban Gelandangan dan Pengemis Selama Ramadan

Guru PPPK di SMA Negeri 18 Pekanbaru Diduga Terlibat Pelecehan, BKD Riau Tegaskan Sanksi Tegas