Pabrik Tolak Sawit Masyarakat, DPR Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO

Ahad, 15 Mei 2022 | 14:48:56 WIB

Kelapa Sawit.

GILANGNEWS.COM - Harga buah kelapa sawit turun drastis setelah pemerintah melarang kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) sejak 28 April 2022. Beberapa pabrik kini menolak menerima buah sawit dari kebun masyarakat dan memilih hanya mengelola hasil kebun sendiri.

Anggota DPR RI Abdul Wahid saat dikonfirmasi mengaku telah mendapat banyak keluhan dari petani. Dia sudah berkomunikasi dengan petani dan pengurus koperasi sawit.

"Kondisinya petani sawit semakin mengkhawatirkan. Di Riau, saya mendapat pengaduan, banyak koperasi dan pengepul sawit berhenti mengambil buah petani, dikarenakan pabrik tidak membeli," kata Wahid kepada merdeka.com Minggu (15/5).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Dampak Pelarangan Ekspor

Wahid menduga kondisi petani sawit yang semakin memprihatinkan iini akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO).

"Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi. Bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli buah sawit masyarakat," tegas Wahid.

Menurut Wahid, kondisi tersebut juga seperti anomali. Sebab, di satu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng.

"Tapi di sisi lain petani harus terkena imbas, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi," kata politisi PKB ini.

Cabut Larangan Ekspor dan Maksimalkan DMO

Karena itu, Wahid meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yang berdampak terhadap nasib jutaan petani sawit. Selain itu, Wahid juga berharap agar pemerintah memaksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domestik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO).

"Harus dicabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DMO atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negri dengan harga khusus," jelasnya.

Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.

"Harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas. Jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani," pungkas Wahid.

Pabrik Tolak Sawit Masyarakat, DPR Desak Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Program MBG Pekanbaru Diperluas, 165 Ribu Peserta Didik Masih Belum Terjangkau

Simpang Pasir Putih Pekanbaru Rusak Parah, Jalan Berlubang Picu Macet dan Bahaya Kecelakaan

Bea Cukai Pekanbaru Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal, DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan

Flyover Simpang Garuda Sakti Pekanbaru Segera Dibangun, Pemprov Riau Mulai Bebaskan Lahan 2026