RIAU - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Nahrawi menegaskan soal pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 sepenuhnya menjadi domain pemerintah.
Nahrawi menjelaskan, KPU hanya bertanggung jawab hingga tahap penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam pelantikan.
Hal ini dikatakan Nahrawi menjawab pertanyaan terkait apakah Calon Legislatif (Caleg) terpilih periode 2024-2029 harus mundur atau tidak saat mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.