GILANGNEWS.COM - Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menuai pro dan kontra. Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah solusi tepat untuk mengatasi defisit anggaran yang kini menembus angka Rp2 triliun lebih.
"Bukan TPP pegawai yang seharusnya dipotong, tapi fungsikan aset yang ada. Bapenda dan BPKAD harus bergerak. Jika ada aset yang bisa disewakan, sewakan. Kalau ada aset yang tidak berfungsi, bisa dijual, termasuk kendaraan dinas atau mobil yang tidak terpakai," ujar Edi Basri, Kamis (13/3/2025).
Menurut Edi Basri, pemotongan TPP tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap upaya menutupi defisit tersebut. Ia menilai, Pemprov Riau seharusnya mempertimbangkan opsi lain yang lebih efektif tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.