GILANGNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik rencana Kementerian Dalam Negeri menunjuk petinggi Polri aktif menjadi pelaksana tugas kepala daerah.
“Ini menurut saya akan menimbulkan kegaduhan baru," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/1).
Fadli menuturkan, Kemendagri seharusnya menunjuk pejabat di internal atau Sekretaris Daerah jika ada kepala daerah yang tidak dapat menjalan tugasnya karena suatu hal.
Langkah menunjuk kalangan sipil, kata Fadli, untuk menghindari konflik kepentingan. Apalagi, kedua jenderal itu akan menjadi Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang akan menggelar Pilkada.
Mabes Polri sebelumnya menyatakan ada dua perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal yang akan menjabat Plt kepala daerah untuk mengisi kekosongan selama masa Pilkada serentak 2018.
Nama dua Pati Polri itu yakni Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen Mochamad Iriawan yang akan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara.
Iriawan dan Martuani diperkirakan akan melaksanakan tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara antara empat hingga lima bulan.
Mereka menjadi Plt kepala daerah sementara di Jabar dan Sumut untuk mengisi kekosongan pemimpin dua provinsi itu karena masa jabatan gubernur yang habis, sementara gubernur yang baru di Pilkada belum terpilih.
Fadli mengatakan, pemilihan gubernur di dua provinsi itu diikuti juga oleh calon yang berlatar purnawirawan baik dari TNI maupun Polri.
Atas fakta tersebut, ia khawatir publik akan meragukan independensi Polri di Pilkada Jabar dan Sumut jika Plt Gubernur di daerah itu berlatar jenderal kepolisian.
“Jadi penunjukan jenderal polisi aktif ini menurut saya sangat aneh dan patut dipertanyakan. Segera, harusnya itu direvisi saja,” ujar Fadli.
Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menyatakan tidak sepakat jika penunjukan dua jenderal polisi menjadi Plt Gubernur dilatari faktor kerawanan keamanan.
“Saya kira logikanya itu harus diselaraskan, ya. Bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Plt Gubernur. Plt Gubernur adalah menjalankan pemerintahan,” ujar Fadli.