Ade Hartati Imbau Masyarakat Sadar Hak Konstitusi: "Jangan Mau Dikebiri!"

Senin, 02 Desember 2024 - 15:49:39 wib | Di Baca : 970 Kali

PEKANBARU — Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pekanbaru 2024 telah menjadi sorotan tajam berbagai pihak. Berdasarkan data penyelenggara, hanya 45 persen pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini tak hanya mengundang keprihatinan, tetapi juga dianggap mencederai prinsip demokrasi di Kota Pekanbaru.

Calon Wakil Wali Kota Pekanbaru nomor urut 1, Ade Hartati Rahmat, menyampaikan pandangannya mengenai persoalan ini. Dalam keterangannya pada Senin (2/12/2024), Ade menilai bahwa hak konstitusi masyarakat seperti "dikebiri" oleh dugaan praktik kecurangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan Pilkada.

"Ini bukan hanya soal angka partisipasi yang rendah. Ini soal bagaimana hak konstitusi masyarakat dirampas secara sistematis. Jangan biarkan hak kita dikebiri oleh pihak-pihak yang berambisi memenangkan calon tertentu dengan cara yang tidak adil," tegas Ade saat mendampingi tim kuasa hukum melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada ke Bawaslu Kota Pekanbaru.

Dugaan Pelanggaran: Bukti dan Saksi Disiapkan

Ade mengungkapkan sejumlah indikasi kecurangan yang menjadi dasar laporan tersebut. Salah satunya adalah distribusi undangan pemilih (C6) yang tidak tepat waktu, bahkan diberikan pada hari pencoblosan. "Bagaimana masyarakat bisa menggunakan hak suaranya jika undangan baru mereka terima saat pagi hari pencoblosan?" kritiknya.

Selain itu, Ade menyoroti masalah teknis lain seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga kasus satu keluarga yang terdaftar di TPS berbeda. "Hal-hal ini seharusnya tidak terjadi jika pelaksanaan Pilkada dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berlandaskan asas jujur dan adil," tambahnya.

Bukti pelanggaran, kata Ade, telah disiapkan secara rinci oleh timnya, termasuk laporan masyarakat yang turut berinisiatif melaporkan berbagai kejadian di lapangan. "Kami tidak hanya mengandalkan temuan tim. Dukungan masyarakat dalam memberikan laporan menjadi kekuatan untuk mengawal keadilan Pilkada ini," jelasnya.

Ajak Masyarakat Lebih Kritis

Dalam pesannya, Ade mengimbau masyarakat untuk terus bersikap kritis. Ia menegaskan bahwa menjaga kualitas demokrasi adalah tanggung jawab bersama. "Jika menemukan oknum-oknum penyelenggara yang melanggar asas pemilu jujur dan adil, laporkan. Jangan diam, karena diam berarti membiarkan ketidakadilan terus terjadi," serunya.

Ade juga berharap ke depan ada perbaikan sistem dan pelaksanaan pemilu agar masyarakat lebih termotivasi untuk menggunakan hak suaranya. "Demokrasi adalah milik kita semua. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan terhadap proses yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat," tutupnya.

Laporan dugaan pelanggaran ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengungkap ketidaksesuaian proses Pilkada dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada demokrasi di Pekanbaru.