Komisi II DPRD Pekanbaru Dorong Evaluasi Distribusi BBM, Antrean Panjang di SPBU Jadi Perhatian Serius

PEKANBARU, Gilangnews.com – Komitmen DPRD Kota Pekanbaru dalam mengawal kebutuhan dasar masyarakat kembali ditunjukkan melalui langkah cepat Komisi II DPRD Pekanbaru menyikapi persoalan antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir.

Untuk mencari solusi dan mendapatkan penjelasan secara komprehensif, Komisi II DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat bersama Pertamina Patra Niaga, Kamis (7/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk membahas penyebab terjadinya lonjakan antrean BBM sekaligus merumuskan langkah antisipasi agar kondisi serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin, didampingi Wakil Ketua Yasser Hamidy, Sekretaris Komisi M Rizki Rinaldi, serta anggota Komisi II lainnya. Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru Yulianis, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama, dan jajaran Pertamina Patra Niaga.

Dalam beberapa hari sebelumnya, masyarakat Pekanbaru dihadapkan pada kondisi antrean panjang di sejumlah SPBU. Kendaraan roda dua maupun roda empat tampak mengular hingga ke badan jalan, bahkan sebagian warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Menanggapi kondisi tersebut, Komisi II DPRD Pekanbaru segera mengambil langkah pengawasan dengan memanggil pihak Pertamina guna memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab kelangkaan serta langkah penanganan yang telah dilakukan.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Zainal Arifin menjelaskan bahwa DPRD ingin memastikan masyarakat memperoleh pelayanan energi yang memadai tanpa harus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan BBM.

Menurutnya, fenomena antrean panjang yang terjadi sejak pertengahan April menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“Tujuan utama kami adalah memastikan persoalan ini dapat dipetakan secara jelas dan dicarikan solusi yang tepat agar tidak terulang kembali. Kebutuhan BBM merupakan kebutuhan vital yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Dari hasil rapat, terungkap bahwa terdapat sejumlah faktor yang memicu terjadinya lonjakan antrean di SPBU. Salah satunya adalah beredarnya isu mengenai rencana kenaikan harga BBM yang memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Informasi yang belum terverifikasi tersebut memicu fenomena panic buying, di mana masyarakat berbondong-bondong melakukan pengisian BBM meskipun stok bahan bakar di kendaraan mereka masih mencukupi. Kondisi itu menyebabkan permintaan meningkat secara drastis dalam waktu singkat.

Selain faktor tersebut, Pertamina juga menjelaskan adanya peningkatan konsumsi Pertalite akibat peralihan penggunaan dari jenis BBM non-subsidi tertentu. Perubahan pola konsumsi masyarakat ini turut memberikan tekanan terhadap distribusi dan ketersediaan stok di lapangan.

Faktor lain yang ikut memengaruhi adalah momentum libur panjang yang menyebabkan meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk kedatangan kendaraan dari berbagai daerah ke Kota Pekanbaru. Situasi tersebut secara otomatis meningkatkan kebutuhan BBM dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan hari-hari biasa.

Komisi II DPRD Pekanbaru menilai berbagai faktor tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar sistem distribusi BBM dapat lebih adaptif terhadap perubahan kondisi dan lonjakan permintaan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Karena itu, DPRD meminta Pertamina untuk memperkuat sistem distribusi dan memperbaiki pola antisipasi terhadap potensi peningkatan konsumsi BBM, terutama pada momen-momen tertentu seperti libur nasional, hari besar keagamaan, maupun musim mudik.

Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Sales Area Riau, Hary Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di wilayah Riau, khususnya Kota Pekanbaru.

Menurutnya, peningkatan kapasitas dan kekuatan distribusi menjadi salah satu fokus utama agar penyaluran BBM kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan tepat waktu.

Selain itu, Pertamina juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan kuota BBM di masa mendatang. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting karena pengajuan penambahan kuota BBM kepada pemerintah pusat dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, Pertamina juga menegaskan bahwa kondisi antrean panjang yang sempat terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya pasokan secara permanen, melainkan lebih dipengaruhi lonjakan permintaan yang terjadi akibat penyebaran informasi tidak benar mengenai kenaikan harga BBM subsidi menjelang awal Mei.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Pertamina memastikan telah menyiapkan strategi khusus menghadapi potensi peningkatan konsumsi BBM saat libur panjang maupun menjelang Hari Raya Iduladha. Penguatan distribusi dan pemantauan stok akan menjadi prioritas untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Komisi II DPRD Pekanbaru mengapresiasi komitmen Pertamina dalam melakukan evaluasi dan perbaikan sistem distribusi. DPRD berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, Ombudsman, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan pasokan BBM tetap aman, distribusi berjalan lancar, serta masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal.

Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan, DPRD Pekanbaru menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat agar stabilitas ekonomi, mobilitas, dan aktivitas warga dapat berjalan dengan baik tanpa terganggu oleh kendala ketersediaan energi. (ADV)