Ia pun mempertanyakan tujuan rapat pembahasan banjir di Jabodetabek ini digelar mengingat tiga kepala daerah yang berkepentingan dengan masalah tersebut tidak hadir.

"Rapat yang begitu pentingnya seperti ini, Pak Menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kota berkenan hadir, kenapa yang lainnya tidak, untuk apa kita hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini. Saya kira perlu dievaluasi," ujar Restu.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB meminta agar pimpinan menunda dan menjadwalkan ulang rapat pembahasan penanganan banjir di Jabodetabek karena Anies, Ridwan, dan Wahidin tidak hadir.

Menurutnya, kehadiran tiga kepala daerah itu sangat penting karena kesepakatan dan kesimpulan harus diambil secara bersama-sama.

"Sekali lagi, tidak kurangi rasa hormat saya kepada menteri yang sudah serius, bupati yang sudah hadir karena ketidakhadiran mereka, karena ini paket sehingga kesepakatan dan kesimpulan harus bersama, saya usulkan dijadwal ulang," kata Dedi.

Sementara itu anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sudewo menyampaikan pengalamannya ketika duduk sebagai anggota Komisi V DPR di periode 2009-2014 ketika mengundang Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk mengikuti rapat pembahasan penanganan banjir.

Menurutnya, rapat yang langsung dihadiri Jokowi dan Menteri PU Djoko Kirmanto kala itu berhasil melahirkan solusi nyata yang membuat banjir di Jakarta mereda pada tahun berikutnya.

"Komisi V juga (pernah) mengundang Gubernur DKI Jakarta ketika itu Jokowi dan di forum itu Jokowi hadir memenuhi undangan. Dengan hadirnya Jokowi yang bertemu langsung dengan Menteri PU, ada penanganan nyata strategis dan kita lihat kita rasakan pasca itu banjir di DKI Jakarta agak mereda, tidak sebesar tahun sebelumnya," kata Sudewo.

Menyikapi usulan sejumlah anggotanya itu, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus selaku pimpinan rapat pun memutuskan untuk menunda dan menjadwalkan ulang rapat yang menghadirkan Anies, Ridwan, dan Wahidin.

Ia mengingatkan agar para kepala daerah hadir dan tidak hanya bicara di media massa yang akhirnya membuat masalah penananganan banjir menjadi konsumsi publik.

Lazarus menegaskan bahwa Komisi V DPR ingin agar seluruh kepala daerah hadir dalam rapat tersebut demi menyelesaikan masalah banjir secara tuntas

"Apa hambatan itu yang mau kita dengar, sehingga bisa kita kompromikan bersama, sehingga para pihak bisa melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing," katanya

"Menyatakan rapat hari ini sepakat ditunda. Rapat saya tutup," imbuh Lazarus.

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : CCL