Teguran ini berisi agar pemilik dan pengelola rumah yang terindikasi menjadi tempat prostitusi untuk menghentikan operasional mereka, teguran ini sudah kedua kalinya dilayangkan oleh Satpol PP setelah teguran pertama dilayangkan dua pekan lalu.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mendesak Kasatpol PP Pekanbaru Iwan Simatupang untuk segera menyelesaikan permasalahan penyakit masyarakat tersebut.
"Saya minta juga kepada Pak Sekda (M Jamil) seandainya Kasatpol PP ini tidak bisa maksimal dalam bekerja, silahkan lakukan penyegaran. Artinya cari betul-betul orang yang profesional dan tegas," cakap Azwendi, Kamis (25/3/2021).
Terlebih lagi politisi Demokrat ini menegaskan bahwa posisi Perumahan Jondul berada tidak jauh dari tengah Kota Pekanbaru dan seandainya tidak segera ditertibkan praktik prostitusi akan semakin membesar di lokasi tersebut.
Azwendi juga membandingkan Jondul dengan Teleju. Teleju dahulunya adalah tempat prostitusi di Pekanbaru. Namun berkat kerjasama antara DPRD dan Pemko Pekanbaru, Teleju dapat 'dimusnahkan'.
"Teleju saja dulu yang digunakan sebagai tempat lokalisasi besar di Pekanbaru bisa diatasi, ini PR bagi Pak Kasat agar segera mengatasinya dengan cepat. Sebelum bulan puasa saya tunggu kinerja dari Pak Kasat," tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru Fachruddin mengatakan, teguran berisi agar pemilik dan pengelola rumah yang terindikasi menjadi tempat prostitusi untuk menghentikan operasional mereka. Teguran ini sudah kedua kali yang dilayangkan Satpol PP setelah teguran pertama dilayangkan tepat dua pekan lalu.
"Teguran ini menegaskan untuk mereka menghentikan operasi mereka," kata Fachruddin, Kamis (25/3/2021).
Kata dia, ada sebanyak 23 rumah yang diberikan surat teguran kedua malam tadi. Tim turun langsung ke lokasi untuk memperingatkan pengelola agar segera menutup layanan terindikasi prostitusi.
Ia menyebut seharusnya ada 33 yang didatangi oleh petugas. "Tapi ada sepuluh kucing-kucingan, saat tim mau memberi surat peringatan, mereka malah tutup," jelasnya.
Fachruddin menegaskan, dalam kurun waktu lima hari para pemilik tempat usaha itu harus menutup usaha mereka. Surat peringatan ketiga akan dikirimkan setelah lima hari jika pemilik tidak menutup usaha mereka, hingga tindakan tegas diberikan Satpol PP berupa penyegelan.
Sejumlah pihak, seperti RT/RW dan tokoh masyarakat sekitar lokasi juga telah menyampaikan aduan mereka terkait dugaan aktifitas prostitusi di kawasan itu ke Satpol PP Pekanbaru. Sejumlah pihak mengadukan adanya tempat prostitusi berkedok pijat.
Tulis Komentar