Kemendagri akan Evaluasi Kepala Daerah Jika Terjadi Lonjakan Covid-19 Pascalebaran
GILANGNEWS.COM - Dalam penerapan larangan mudik lebaran Idul Fitri 2021, Pemerintah akan menerapkan sanksi tegas jika masih didapati para oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membandel dan nekat mudik nantinya.
Begitu juga halnya bagi Kepala Daerah yang daerahnya mengalami peningkatan kasus positif Covid-19, pasca lebaran Idul Fitri, juga turut akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Beni Irwan dalam diskusi Media Setjen DPD RI tentang 'Peran Daerah Antisipasi Larangan Mudik Lebaran 2021' bersama anggota DPD RI dapil Sumatera Utara, Badikenita Br Sitepu di gedung Parlemen, DPD RI Jakarta.
Dikatakannya ketentuan perihal larangan mudik bagi ASN tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.
- Bendera RRC Diturunkan Paksa di Maluku Utara, Sempat Terjadi Ketegangan dengan Wartawan
- Istana Respons Penolakan Ciptaker: Silakan Uji Materi ke MK
- Haris Azhar dan Fatia Akhirnya Penuhi Panggilan Polisi
- KPU: Isu E-KTP Ganda itu Tak Benar
- Cegah Pajak, Edi: Pemilik Harus Blokir STNK Mobil yang Telah Dijual
- Krikan Demokrat Untuk Yusril, Tentang Krisis Moral Memihak pada Si Kuat dan Penindas
Tulis Komentar