"Ini lagi proses," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait polemik TWK alih status pegawai menjadi ASN. Ghufron mengatakan mendapat pertanyaan soal isu Taliban.

"Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu (klaster pegawai) bagaimana tentang isu Taliban," kata Ghufron usai diperiksa Komnas HAM, Kamis (17/6).

Ghufron menjelaskan isu Taliban pegawai KPK sudah didengarnya sebelum seleksi pimpinan KPK. Namun, kata Ghufron, dia tidak memiliki data siapa-siapa saja nama pegawai yang diisukan masuk daftar Taliban.

"Dan saya sampaikan, sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Choriul Anam pun meminta pimpinan KPK lainnya hadir memenuhi panggilan.

"Pemanggilan terhadap KPK hari ini itu kami tujukan kepada lima pimpinan KPK, dan Sekjen. Tetapi yang datang adalah Nurul Ghufron, yang sejak awal bilang bahwa dia mewakili pimpinan yang lain karena sifatnya kolektif kolegial. Nah, kami jelaskan, terima kasih begitu, bahwa memang kami memahami betul bagaimana mekanisme tata kerja di KPK ini layaknya di Komnas HAM ada kolektif kolegial," kata Anam kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat,

"Tapi memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial. Tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron, karena itu adalah pimpinan yang lain," sambungnya.

Sumber : detiknews.com /  Editor : GN1