Politikus Nasdem ini ini menegaskan ia tak kenal Neson Murib secara pribadi. Apalagi dirinya berasal dari Tolikara dan Neson berasal dari Puncak Jaya.

Sebelumnya nama Sonny disebut sebagai penyandang dana untuk pembelian senjata kelompok bersenjata Papua melalui Neson Murib.

Neson ditangkap polisi ketika sedang transit di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya untuk pergi ke Timika Senin (14/6) lalu.

Polisi lantas mengembangkan kasus jual beli senjata untuk KKB Papua ini. Salah satunya dugaan uang yang diterima dari Sonny Wanimbo.

Neson disebut menerima uang Rp370 juta dari Sonny pada pertengahan April lalu di sebuah hotel di Jayapura.

Neson Murib juga diduga sudah melakukan sejumlah transaksi senjata api. Misalnya, pembelian dua pucuk senjata api berjenis M16 dan satu pucuk AK47 beserta 100 butir amunisi di wilayah Kalimantan dengan harga Rp190 juta.

Namun transaksi itu gagal karena terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak dalam pelunasan pembayaran.

Tak hanya itu, Neson juga diduga terlibat dalam sejumlah transaksi penerimaan dan pemberian uang kepada kelompok separatis bersenjata yang kini telah ditetapkan sebagai teroris oleh pemerintah. Uang itu dipergunakan untuk pembelian senjata api dan amunisi.

"Tim masih akan terus menggali informasi sumber dana serta aktivitas pengiriman uang untuk membeli senjata dan amunisi," ujar Iqbal.

Saat menangkap Neson, polisi turut mengamankan sebuah barang bukti berupa buku catatan yang berisi tulisan mengenai bantuan dana dari Pemerintah Daerah (Pemda) Puncak, Papua sebesar Rp600 juta kepada pimpinan KKB, Lekagak Telenggen.

Nasdem partai asal Sonny sudah angkat suara terkait hal ini. Mereka mempersilakan polisi mengusut kadernya itu.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku sudah memastikan kabar dan meminta penjelasan ke DPW NasDem Papua. Namun, Ali belum mendapatkan penjelasan dari Sonny sejauh ini.

Dia menyatakan NasDem akan menindak tegas bila dugaan tersebut terbukti. Menurut Ketua Fraksi NasDem DPR RI itu, partainya tidak akan memberikan toleransi kepada kader yang terlibat kasus kriminal, apalagi terkait kegiatan separatis atau makar.

 

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : GN1