Menurut dia, selama sidang, sejumlah saksi telah mengungkap bahwa tak ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan dua penyidik. Praswad dan Yoga, kata Yudi, telah melakukan proses geledah dan pemeriksaan sesuai prosedur.

Yudi menilai upaya penyidik dalam penanganan bansos tak lebih dari upaya untuk mengungkap skandal korupsi dana bantuan sosial Covid-19.

Menurut dia, fakta persidangan telah membuktikan bahwa proses penyidikan, sepenuhnya didasarkan pada kaedah due process of law tanpa dan sama sekali diiringi tindakan kekerasan serta penggunaan pendekatan fisik.

"Para penyidik tak pernah menyentuh, menganiaya, maupun melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap saksi," ujar Yudi.

"Kami menyakini bahwa hakim majelis etik Dewas KPK akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana," imbuhnya.

Dalam kasus korupsi dana bansos Covid-19, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka ialah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso; serta dua pihak swasta Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Namun, sejumlah pihak menilai janggal pengusutan kasus tersebut, sebab ada nama-nama lain yang diduga masih terlibat. Indonesian Corruption Watch (ICW) sebelumnya sempat mempertanyakan hilangnya nama politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus dalam dakwaan terhadap dua penyuap eks Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Hal serupa juga disampaikan, Pusat Studi Konstitusi (PuSaKO) Universitas Andalas mendesak KPK mengusut dugaan keterlibatan politikus PDIP Ihsan Yunus dan aktor di belakangnya dan kasus tersebut. Menurut dia, posisi Ihsan tidak bisa dipisahkan dari PDIP sebagai partai politik yang menaunginya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : GN1