GILANGNEWS.COM - Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua menuai polemik setelah Gubernur Papua Lukas Enembe menolak keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut. Lukas Enembe meminta warga Papua tak turun ke jalan terkait penunjukan Plh Gubernur Papua.
"Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe melihat dan memantau kondisi rakyatnya di Papua setelah berita tentang penunjukan Plh Gubernur Papua mengisi ruang-ruang publik melalui media massa maupun media sosial. Gubernur memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan terlebih kondisi pandemi COVID-19 yang kini tengah bereskalasi," kata juru bicara Gubernur Papua, Rifai Darus, dalam keterangannya, Sabtu (26/6/2021).
"Oleh karena itu, Gubernur tidak menginginkan adanya friksi yang timbul di tengah masyarakat. Gubernur akan tetap menghormati konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula harapan beliau kepada masyarakatnya untuk juga mematuhi hal tersebut," ujarnya.
Lukas Enembe juga mengingatkan warga Papua agar tak terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial. Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu tak ingin kondisi di Papua dimanfaatkan kelompok tertentu.
"Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe menyerukan agar masyarakat Papua tidak terprovokasi oleh ragam informasi yang membanjiri lalu lintas media sosial. Jangan beri ruang kepada segelintir kelompok yang memiliki kepentingan lain terutama bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI untuk menunggangi situasi ini. Sebab Gubernur tidak ingin rakyat menjadi korban," ucap Rifai Darus.
Rifai Darus kembali menekankan bahwa persoalan pengisian jabatan Wakil Gubernur Papua akan dimulai prosesnya setelah masa duka 40 hari terlewati dan koalisi partai politik pendukung Lukas Enembe-Klemen Tinal bertemu. Terkait penunjukan Sekda Papua Dance Yulian Flassy menjadi Plh Gubernur, Rifai menegaskan ada dugaan maladministrasi.
"Berkenaan dengan dugaan adanya maladministrasi penunjukan Plh Gubernur Papua oleh Dirjen Otda an Mendagri, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe telah merespons cepat secara prosedural dengan menyampaikan laporan tertulis secara langsung kepada Presiden RI. Gubernur Papua meyakini Bapak Presiden Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang memahami suara hati masyarakat Papua, dengan kearifan yang dimiliki oleh beliau tentu diharapkan agar Bapak Presiden dapat bijak memutuskan sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat Papua," imbuhnya.
Lukas Enembe sebelumnya menyayangkan penunjukan Sekda Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur. Lukas menuding penunjukan Dance tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar.
"Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen Otda (tanggal 24 Juni 2021) tentang penunjukan Plh Gubernur Papua. Selain itu, kami melihat adanya indikasi maladministrasi yang terjadi. Sebab, penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar," kata Rifai dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6).
"Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua. Namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas Enembe (tidak) diacuhkan dan tidak digunakan," sambungnya.
Tulis Komentar