Sedangkan pembayaran telat baru sehari, bagaimana saya harus menyikapinya kak?

Bisa penjelasannya kak?

Terima kasih.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari paralegal Posbakum Pengadilan Negeri Jember - Fakultas Hukum Universitas Jember yang bernama Savira Anggraeni, SH. Berikut jawabannya:

Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau lebih dikenal sebagai pinjaman online/pinjol seolah menjadi pedang bermata dua yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengalami krisis keuangan. Satu sisi pinjaman online sangat membantu mereka yang membutuhkan dana cepat dan sisi lain dapat menimbulkan masalah apabila tak kunjung melunasi hutang hingga jatuh tempo.

Namun masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua Fintech P2P Lending/pinjaman online/pinjol yang ada di Indonesia itu Legal (terdaftar dan berizin) di OJK. Mengapa "terdaftar dan berizin di OJK" itu penting? Karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap si peminjam akan lebih terjamin sebab pinjol legal tersebut berada di dalam pengawasan OJK, bahkan memiliki layanan pengaduan konsumen sendiri.

Dikutip dari situs resmi OJK selain ciri tidak terdaftar dan berizin, beberapa ciri-ciri pinjol ilegal lainnya adalah;
1. Penawaran melalui SMS/WA
2. Bunga dan denda hingga 1-4% per hari
3. Bahkan meminta akses data pribadi seperti kontak, foto, dan video, lokasi bahkan data pribadi lainnya untuk meneror si peminjam yang gagal bayar.

Berbeda dengan pinjol resmi yang hanya meminta akses pada fitur pendukung seperti camera, microphone, dan location sehingga berdasarkan situasi yang dijelaskan oleh pembaca di atas dengan adanya kebocoran data pribadi yang dialami nampaknya pinjol tersebut termasuk dalam pinjol ilegal.

Menjawab pertanyaan pembaca mengenai bolehkah pinjol membocorkan data pribadi peminjam? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Hal itu sebagaimana ketentuan mengenai perlindungan data pribadi melalui media elektronik yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu:

Pasal 1:
Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan."
Pasal 2:
Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Perhatikan Pasal 26 ayat 1 khususnya "... harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

Inilah yang dijadikan celah oleh para pinjol ilegal untuk menghindar dari jerat UU ITE dengan memanfaatkan ketidakwaspadaan masyarakat yang dengan mudah memberikan izin kepada aplikasi atau situs pinjaman online untuk mengakses data pribadi seperti kontak, galeri, lokasi bahkan data pribadi lainnya yang terhubung dengan gadget si peminjam (biasanya tertulis "Izinkan aplikasi mengakses kontak/galeri" dll) sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang bersangkutan sendiri yang telah memberikan izin atau persetujuan secara elektronik untuk mengakses seluruh kontak dan data pribadi milik si peminjam.

Mengenai tindakan pinjaman online yang mengancam, berbicara kasar kepada peminjam pengancaman pinjol terhadap Anda, pelaku ancaman melalui media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan UU ITE yaitu Pasal 29 jo. Pasal 45B.

Pasal 29:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi.

Pasal 45B:
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan dalam Pasal 45B UU ITE ini termasuk juga perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/ atau kerugian materiil. Pelaku pengancaman dapat diproses pidana dengan menyampaikan laporan kepada Kantor Polisi terdekat atau bisa melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera ditindaklanjuti. Alternatif lainnya adalah anda dapat mengadukannya dengan mengakses laman Aduan Konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Solusi dari kami adalah menghimbau masyarakat tidak lagi menggunakan jasa pinjaman online ilegal untuk menghindari dan menekan resiko kebocoran data pribadi maupun gangguan lain yang disebabkan oleh pinjol ilegal tersebut. Namun apabila sudah terjadi maka segera membuat laporan polisi terkait akses ilegal data pribadi atau melaporkan kepada OJK atau Satgas Waspada Investasi untuk memblokir/menutup/pemberhentian usaha bagi pinjol yang tidak terdaftar dan tanpa izin (ilegal) tersebut.

Selebihnya Anda harus lebih berhati-hati dan memastikan apakah pinjol yang Anda tuju sudah terdaftar dan berizin atau tidak dengan cara mengakses kontak OJK 157 atau WhatsApp OJK 081 157 157 157 atau mengakses situs resmi OJK di internet.

Terakhir kami berpesan bahwa Anda tetap berkewajiban melunasi segala bentuk pinjaman/utang termasuk yang berasal dari pinjaman online ilegal, dengan dasar adanya perjanjian pinjam meminjam yang disepakati sebelumnya antara Anda dan pinjol ilegal tersebut sehingga timbul hak dan kewajiban. Namun jangan lagi Anda terbujuk rayuan pinjaman online illegal yang cenderung menyesatkan.

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat

Salam Hormat

Savira Anggraeni, SH.
Paralegal Posbakum PN Jember - FH UNEJ

Tentang Posbakum PN Jember
Posbakum PN Jember FH Unej merupakan kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan PN JEMBER BPBH FH UNEJ. Posbakum tahun ini terletak di Pengadilan Negeri Jember dimana target serta tujuannya untuk membantu masyarakat terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan Posbakum ini pun tidak terlepas dari program Kemendikbud serta FH UNEJ yakni Kampus Merdeka.

Keterlibatan mahasiswa serta paralegal BPBH FH UNEJ sangat besar dalam pengoperasian posbakum di Pengadilan Negeri Jember. Dengan didampingi oleh pengacara-pengacara yang berada di bawah naungan BPBH FH UNEJ, mahasiswa serta paralegal mendapatkan pengalaman sekaligus ilmu yang bermanfaat untuk ke depannya.

Pengoperasian Posbakum dilaksanakan oleh paralegal BPBH, Advokat yang berada di bawah naungan FH UNEJ serta beberapa Advokat yang telah tergabung ke dalam Forum Komunikasi Organisasi Bantuan Hukum Jember-Banyuwangi yang bersatu untuk membantu para pencari keadilan.

Tentang detik's Advocate:
detik's Advocate adalah rubrik baru di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya dan akan ditayangkan di detikcom, baik dalam bentuk artikel ataupun visual.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email:
[email protected] dan di-cc ke-email: [email protected]

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Salam
Tim Pengasuh detik's Advocate

 

Sumber : detiknews.com /  Editor : GN1