PEKANBARU - Panwas Kecamatan Kulim menyelenggarakan sosialisasi dengan tema “Meningkatkan Partisipatif Masyarakat dalam Fungsi Pengawasan pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024”. Acara ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat dan pihak berwenang untuk membahas berbagai isu terkait pemilihan, termasuk peran RT/RW dalam proses pemilihan kepala daerah.

Muammar Alkadafi, M.Si., Dosen UIN Suska Riau dan Asisten Ahli Golongan X ASN PPPK, mengemukakan bahwa saat ini tidak ada aturan hukum spesifik yang melarang RT/RW menjadi tim sukses pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada. Namun, jika mereka terlibat dalam tim sukses, perlu adanya batasan yang jelas untuk memastikan bahwa keterlibatan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip netralitas.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan dari Ketua Forum RT/RW Kelurahan Pematangkapau, Ridwan Alkalam, S.Pi, mengenai imbauan Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si, yang mengingatkan agar RT/RW tidak menjadi bagian dari tim sukses Paslon. Muammar Alkadafi menegaskan, “Jika RT/RW memiliki latar belakang sebagai ASN, TNI, atau Polri, mereka harus mematuhi aturan yang berlaku dan dapat dikenai sanksi jika melanggar.”

Menurut Muammar, RT/RW memegang peran penting sebagai representasi warga di lingkungannya. Namun, mereka harus menjaga jarak secara sosiologis dan antropologis dalam konteks politik. “Secara sosiologis, lembaga RT/RW berfungsi untuk mengayomi komunitas masyarakat dalam berbagai konteks, termasuk demokrasi,” tambahnya.