1. Yoki Firnandi (YF) – Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.
2. SDS – Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
3. AP – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
4. MKAR – Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.
5. DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim.
6. GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
7.  

Dalam kasus ini, Riva Siahaan bersama SDS dan AP diduga memenangkan DMUT/broker minyak mentah dan produk kilang secara melawan hukum. Sementara itu, DM dan GRJ berkomunikasi dengan AP untuk memperoleh harga tinggi (spot) meski syarat belum terpenuhi, serta mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang.

Tak hanya itu, pengadaan minyak mentah dan produk kilang impor juga diwarnai praktik mark-up dalam kontrak shipping yang dilakukan Yoki Firnandi. Negara pun mengeluarkan fee sebesar 13 hingga 15 persen secara melawan hukum, sehingga MKAR memperoleh keuntungan besar dari transaksi tersebut.

"Kebutuhan minyak dalam negeri yang mayoritas diperoleh dari produk impor secara ilegal menyebabkan harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan Harga Indeks Pasar (HIP) BBM menjadi lebih tinggi. Ini berdampak pada kenaikan harga jual ke masyarakat serta besarnya anggaran kompensasi dan subsidi BBM dari APBN," tulis Kejagung dalam keterangannya.

Kejagung mengungkapkan bahwa praktik melawan hukum ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun. ***

Sumber : Kompas.com /  Editor : GN 1