Kata Tekad, kedepannya DPRD akan menerbitkan Perda ketenagakerjaan, dimana akan diatur salah satu pasalnya yaitu tidak ada jaminan berupa dokumen pribadi tenaga kerja.

"Dari hasil hearing ini, kita minta kepada teman-teman pekerja yang merasa dirugikan, harus bersurat kepada pemberi kerja untuk meminta ijazahnya kembali. Itu ditembuskan kepada Walikota, Disnaker dan Kepolisian," tambahnya.

Komisi III, sambung Tekad juga menyoroti perusahaan yang tidak mengakui pekerjanya. Dikatakannya, kontrak kerja yang ditandatangani pekerja juga di pegang oleh perusahaan, slip gaji yang sudah diteken juga di pegang oleh perusahaan.

"Penyidik, pengawas dan Disnaker punya caranya untuk mengungkapkan ini agar ada kejelasan, memang kita juga menyayangkan untuk apa perusahaan menahan ijazah seseorang?," jelasnya.

"Ternyata selama bekerja memang ada intimidasi-intimidasi supaya hak-hak pekerja ini tidak diberikan 100 persen oleh perusahaan dengan jaminan ijazah tadi. Tapi kalau sudah selesai bekerja semestinya sudah bisa dikembalikan, ini yang akan ditindaklanjuti," cakapnya.

Komisi III juga meminta Disnaker Kota Pekanbaru membentuk tim kecil terkait penahanan ijazah ini. Dikarenakan, 43 orang ini hanya sebagian kecil dari yang terjadi di Kota Pekanbaru.

"Kita minta ini clear semuanya, nanti dibikin tim kecil, dibikin nanti form pelaporan online khusus, jadi semuanya bisa terjaring," tutupnya

Sumber : cakaplah.com /  Editor : Naufal