Ia menegaskan, digitalisasi sistem pungutan serta penguatan tata kelola sangat penting agar potensi retribusi dari sektor kebersihan bisa dimaksimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan kota.

“Ini bukan hanya soal sampah, tetapi juga pengelolaan keuangan daerah. Kami di Komisi II sebagai mitra BPKAD akan mengawal sistem pembiayaan dan pengelolaan retribusinya agar benar-benar berdampak terhadap PAD kita,” tambahnya.

Kata Rizky, selama ini sistem retribusi sampah masih belum optimal. Banyak kebocoran dan ketidakteraturan dalam proses pemungutan. Menurutnya, LPS harus melibatkan pelaku usaha lokal, komunitas, hingga teknologi digital dalam proses pengelolaan dan pemungutan.

“LPS harus hadir sebagai solusi yang terukur dan partisipatif, bukan sekadar formalitas kelembagaan. Jika ini dijalankan dengan baik, ini akan menjadi tonggak penting dalam ikhtiar kita untuk Baguskan Pekanbaru,” pungkasnya.

Sumber : cakaplah.com /  Editor : Naufal