GILANGNEWS.COM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung upaya daerah tertinggal untuk mendapatkan pemerataan anggaran negara. Ini penting karena selama ini, pola pembagian anggaran terpaku hanya pada ketentuan jumlah penduduk. Akibatnya, daerah tertinggal yang memiliki daerah luas, tetapi penduduknya terbatas, mendapatkan jatah anggaran negara  yang lebih kecil.

Contohnya, kata Ketua MPR, selama ini Kota Bogor mendapat anggaran negara sebesar Rp. 10 triliun. Sementara Kota Surabaya mendapat jatah hingga Rp. 9 triliun. Tetapi  provinsi Maluku hanya mendapat jatah Rp. 2,9 triliun. Jumlah tersebut menurut Zulkifli sangat tidak adil, menimbulkan kesenjangan yang sangat besar. Kalau dibiarkan, kesenjangan tersebut akan semakin lebar.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, pada acara ramah tamah dengan peserta sidang Tanwir Muhammadiyah. Acara tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Maluku, pada Kamis (23/2). Ikut hadir pada acara tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Mendikbud Prof. Muhadjir Effendy. Serta wakil Gubernur Maluku  Zeth Sahuburua, dan Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono.  

Agar kesenjangan itu bisa diminimalisir, menurut Zulkifli perlu diperjuangkan agar pembagian anggaran negara, tidak hanya berdasar jumlah penduduk.  Tetapi harus pula  dipertimbangkan aspek luas wilayah. Ini penting, agar kebutuhan pembangunan infrastruktur didaerah tertinggal bisa disegerakan.

"Kalau pertimbangannya hanya jumlah penduduk, maka daerah tertinggal yang penduduknya sedikit tidak akan pernah bisa maju", kata Zulkifli Hasan menambahkan.

Pada kesempatan itu Ketua MPR juga menyampaikan harapannya agar Maluku bisa segera mengejar ketertinggalannya atas daerah lain di Indonesia. Terlebih karena Maluku memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Seperti sumber daya ikan laut, dan sumberdaya minyak yang ada dikawasan blok Macela.***

Sumber: Kompas