GILANGNEWS.COM -  Kalangan DPRD Pekanbaru sangat menyayangkan, terkait gaji petugas kebersihan hingga Maret ini, belum juga dibayarkan. Padahal, mereka sudah bekerja sejak awal tahun lalu. Lebih menyedihkan lagi, uang gaji ini lah menjadi satu-satunya andalan dan harapan petugas kebersihan, untuk menghidupi keluarganya.

Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel, Jumat (3/3/2017) mengaku menyesalkan kondisi ini. Apalagi tidak singkronnya antara Sekko M Noer dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Zulfikri. Seharusnya gaji mereka yang diprioritaskan, dibanding kegiatan lainnya, di luar kegiatan pokok. Sebab, akan banyak pengaruhnya jika mereka kembali mogok kerja.

"Dari awal sudah kita tegaskan, gaji petugas kebersihan ini harus diprioritaskan. Jangan dianggap enteng. Apalagi Kota Pekanbaru ini sudah punya pengalaman buruk tentang tumpukan sampah di mana-mana, karena tidak diangkut," tegas Roni .

Seperti diketahui, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Zulfikri kemarin mengatakan, sejak dua bulan (Januari-Februari) petugas kebersihan belum menerima gaji. Nampaknya mereka sudah malas-malasan bekerja. Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin Pekanbaru kembali dipenuhi tumpukan sampah.

DLHK sendiri sudah mengajukan ke BPKAD untuk gaji petugas kebersihan ini. Khususnya gaji untuk Bulan Januari. DLHK berharap segera dicairkan, jika perlu untuk dua bulan terakhir ini.

Apa yang dilakukan DLHK ini, didukung penuh Komisi IV. Menurut Roni, Sekko, BPKAD atau bagian keuangan yang berkaitan dengan pencairan gaji para buruh ini, jangan menganggap sebelah mata persoalan ini. Karena biar bagaimana pun, petugas kebersihan berharap gaji untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Ditegas politisi Golkar tersebut, untuk menghindari persoalan ini semakin meruncing, Pj Walikota Edwar Sanger diminta turun tangan, menyelesaikan  persoalan ini. Karena tidak mungkin, gaji yang sudah dianggarkan untuk petugas kebersihan ini dalam APBD 2017, berlarut-larut ditangguhkan. Apalagi sekarang sudah masuk pekan pertama Bulan Maret.

"Ini harus dipikirkan Pj Walikota. Jika alasannya belum cukup anggaran di kas untuk membayarkan gaji mereka, harus segera dicarikan jalan keluarnya. Jangan ada bawahan berkutat soal administrasi.  Gaji mereka jangan ditahan hingga berbulan-bulan," tegasnya lagi.

DLHK menyebutkan, anggaran untuk petugas kebersihan sudah disiapkan dalam APBD 2017 sebanyak Rp 36 milliar. Jumlah buruh kebersihan yang ada dibawah naungan DLHK sekitar 1.279 orang. Rata-rata satu orang buruh kebersihan ini mendapatkan sekitar Rp 2 juta.

Jika dikalikan dengan jumlah buruh kebersihan yang ada saat ini, maka perbulannya DLHK harus mengeluarkan sekitar Rp 2,5 milliar untuk gaji mereka. (May)