RI Terima Pinjaman dari ADB US$500 Juta untuk Riset Kebijakan

Sabtu, 26 Oktober 2019 | 11:20:49 WIB

Asian Development Bank.

GILANGNEWS.COM - Asian Development Bank (ADB) baru saja menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$500 juta kepada pemerintah Indonesia.

Dihimpun dari website resmi ADB, pinjaman tersebut diberikan guna mendukung reformasi manajemen pengeluaran fiskal dan publik, serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan lebih lanjut mengenai pinjaman berbasis kebijakan (policy based loan) ini kepada rekan wartawan ketika ditemui di kantornya, Jumat (25/10).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Ia menjelaskan bahwa pinjaman ini merupakan program dari ADB yang diberikan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dinilai dapat mendukung sebuah negara.

"Loan-nya itu diberikan dengan adanya perbaikan kebijakan di Indonesia. Kita mendefinisikan sendiri, menurut kita kebijakan yang lebih baik seperti ini. Terus kemudian kita upayakan supaya peraturan-peraturan yang terkait," ujarnya.

Suahasil mengatakan pinjaman yang diberikan nantinya akan digunakan untuk menjalankan riset terkait kebijakan di Indonesia. Riset yang dilakukan tidak hanya terpaku di ranah nasional saja, melainkan dapat berkaca pada negara-negara tetangga.

"Kita di-support buat research-nya. Kemudian kita masukkan dalam aturan-aturan kita. Bisa aja kita dibantu melihat kondisi negara lain. Kita bisa dibantu melihat perbandingan internasional. Jadi tergantung expertise-nya dari ADB yang ditawarkan apa," tambah Suahasil.

ADB sudah sejak 2001 berpartisipasi dalam manajemen keuangan dan pengeluaran publik di Indonesia. Namun secara spesifik Program Manajemen Pengeluaran Fiskal dan Publik (FPEMP), yang di mana pinjaman ini diberikan, pertama kali disetujui ADB pada September 2016.

Subprogram ini mendukung upaya pelaksanaan reformasi belanja publik terkait SDG, termasuk adaptasi iklim, bantuan sosial, dan program aktivasi pasar tenaga kerja.

Selain itu, juga mendukung reformasi transfer fiskal ke pemerintah daerah, termasuk dengan menjadikannya lebih berbasis kinerja, guna meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat penyampaian layanan di tingkat lokal.

Sedangkan dua subprogram sebelumnya mendanai upaya-upaya untuk memetakan pengeluaran jangka menengah pemerintah terkait dengan target menengah nasional.

RI Terima Pinjaman dari ADB US$500 Juta untuk Riset Kebijakan

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

Pemprov Riau Tuntaskan Perbaikan Sambungan Jembatan Siak I Pekanbaru, Celah 15 Cm Ditutup

Komisi II DPRD Pekanbaru Gelar Rapat dengan Sekda, Bahas Pengelolaan Ruko Sukaramai Trade Center

DPRD Riau Siapkan Ranperda Pemberdayaan Ketahanan Keluarga, Naskah Akademik Disusun Sejak 2022

Pemko Pekanbaru Terbitkan SE Larangan Tebang Pohon Sembarangan, Warga Wajib Izin

DLHK Pekanbaru Tanggapi Truk Sampah Tanpa Penutup yang Viral, Ini Penjelasan Reza Aulia

Polresta Pekanbaru Tangkap 3 Bandar Narkoba di Gang Suri Tauladan, 8 Pengguna Ikut Diamankan

Kepala Lapas Pekanbaru Pimpin Rapat Keamanan, Fokus Cegah Barang Terlarang Masuk

Warga Temukan Pria Meninggal di Kecamatan Sail Pekanbaru, Polisi Lakukan Olah TKP

Kabur Berbulan-bulan, Otak Pencurian Brankas di Sukajadi Pekanbaru Akhirnya Ditangkap

Daftar Anggaran OPD Pekanbaru 2026 Lengkap, Mulai dari Pendidikan hingga Kecamatan