Kapolri Bakal Copot Oknum Polisi Peminta Jatah Proyek

Selasa, 19 November 2019 | 13:53:36 WIB

Kapolri Jenderal Idham Azis bakal menindak tegas oknum polisi yang terbukti meminta jatah proyek kepada para pengusaha.

GILANGNEWS.COM - Kapolri Jenderal Idham Aziz bakal menindak tegas oknum anggota polisi yang kedapatan meminta jatah proyek ataupun melakukan kekerasan kepada para pengusaha.

Polri diketahui telah mengeluarkan Surat Edaran nomor R/2029/XI/2019 dan ditandatangani Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo pada15 November 2019. Surat itu berisi imbauan kepada kepala daerah agar segera melapor kepada pimpinan Polri bila ada upaya permintaan/intimidasi/intervensi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

"Prinsipnya kalau ada oknum, pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas, terbukti, periksa dan copot," kata Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal di Bareskrim Polri, Selasa (19/11).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Menurut Iqbal, di internal Polri sebenarnya juga sudah dilakukan pengawasan terhadap seluruh anggota. Pengawasan itu, lanjutnya, dilakukan lewat Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam).

"Kita lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan, kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti tidak segan akan melakukan pencopotan," tuturnya.

Lebih lanjut, Iqbal menegaskan bahwa Polri siap mendukung program pemerintah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yakni tentang penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi.

"Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi seperti yang disampaikan pak Presiden," ucap Iqbal.

Pengaduan bisa dilakukan melalui Sentra Pelayanan Propam (Bagyanduan Divpropam Polri) di JL Trunojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Call center/WA 081384682019 atau melalui email divpropampolri@yahoo.co.id," demikian tertulis dalam surat edaran itu.

Layanan itu dikeluarkan Polri untuk mendukung pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat.

Terkait laporan itu, Polri bakal melindungi kerahasiaan identitas pelapor, sepanjang laporan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan benar.

Polri juga meminta agar kepala daerah tidak melayani atau memfasilitasi segala bentuk permintaan uang atau barang termasuk intimidasi/intervensi terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah yang dilakukan oleh oknum polisi.

Kapolri Bakal Copot Oknum Polisi Peminta Jatah Proyek

Berita Lainnya

Tak Ada Kendala, KPU Yakin Pilkada 2017 Digelar Serentak

Skenario Timnas Indonesia U-19 Lolos ke Perempat Final

Kronologi Perusakan Polsek Ciracas oleh Massa Tak Dikenal

Tarif Termurah Ojol Bakal Turun Tak Lebih dari Rp1.000

Respons PSI soal MUI Sumbar Haramkan Pilih Partai Penolak Perda Agama

Heboh! Tahanan Pria Potong Kelaminnya Lalu Buang ke Kloset

Terkini

DPRD Pekanbaru Soroti DLHK: Rp 9 Miliar Tanpa TPS di Rumbai?

Dari Kantor ke Rumah: KPK Bongkar Aliran Dana Kadishub Pekanbaru

Dishub Pekanbaru dan Polda Riau Bersinergi: Perang Melawan ODOL

Hotel Aryaduta: Ikon Pekanbaru Beralih Jadi Aset Pemprov Riau

Komisi I DPRD Pekanbaru Dorong Pj Walikota Segera Tentukan Plh Sekda, Ini Pesan Robin Eduar

KPK Bantah Tahan Kadishub Pekanbaru, Hanya Lakukan Penggeledahan di Dua OPD

Pekanbaru Tegakkan Aturan Lalu Lintas, 36 Kendaraan ODOL Ditindak dan Pengemudi Diuji Alkohol

DPRD Pekanbaru Ultimatum PT Yabisa: Kembalikan Tarif Parkir Lama

KPK Geledah Dua Kantor Pemko Pekanbaru, Kepala Dishub Ikut Dibawa

Dedy Khairul Ray Bentuk Timsus Obok-obok Pegawai dan Ganti PPTK Keuangan RSD Madani