Komisi II Sebut Semua Fraksi Dukung Pembentukan Papua Selatan

Selasa, 17 Desember 2019 | 16:51:04 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

GILANGNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menyatakan seluruh fraksi yang ada di komisinya sudah menyetujui usulan pemerintah mengenai pembentukan daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan. Pembentukan daerah baru di Papua ini akan dilakukan berdasarkan undang-undang.

Hal itu ia katakan usai menggelar rapat bersama para bupati yang berasal dari wilayah Papua bagian selatan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12).

"Tidak [ada yang menolak], saya kira secara umum setuju. Koridornya UU," kata Arif.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Diketahui, para bupati di wilayah Papua selatan meminta DPR segera menindaklanjuti pembentukan Provinsi Papua Selatan seperti yang direncanakan pemerintah.

Mengenai itu, Arif menyatakan pihaknya pasti menindaklanjuti usulan dari para bupati itu kepada pemerintah.

Meski begitu, Komisi II masih menunggu respons pemerintah untuk menerbitkan dua peraturan yang berkaitan dengan daerah otonom baru. Kedua peraturan pemerintah itu, yakni PP tentang penataan daerah dan PP tentang desain besar penataan daerah.

"Problemnya kita di situ aja ada dua rancangan peraturan yg mendasari mekanisme dan teknis DOB yang belum dibentuk oleh pemerintah," kata dia.

Selain itu, Arif menjelaskan Komisi II sudah siap dan akan mengusulkan RUU tentang Daerah Otonomi Baru. RUU itu nantinya akan bersifat kumulatif terbuka dan tak perlu melalui mekanisme prolegnas.

"Kalau ada satu UU direvisi baru kita usulkan di prolegnas, baik lima tahun maupun di prioritas 2020. Tapi kan itu sudah selesai. Nah, kalau daerah otonom baru itu sifatnya kumulatif terbuka," jelas Arif.

Tak hanya itu, Arif merencanakan Komisi II juga akan rapat kembali bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas mengenai kelanjutan pembentukan provinsi Papua Selatan. Meski demikian, waktu rapat belum diputuskan karena DPR akan memasuki waktu reses sebentar lagi.

"Diupayakan untuk mengagendakan satu rapat khusus dengan Mendagri yang membahas soal Papua, terutama berbagai usulan daerah otonomi baru dari wilayah Papua. Sudah pasti, tinggal kapan waktunya," ujar dia.

Sebelumnya, wacana pemekaran wilayah di Papua bergulir usai beberapa tokoh adat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, awal September 2019. Mereka mengusulkan pemekaran lima wilayah provinsi baru agar jumlah daerah di Papua sesuai tujuh wilayah adat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, akan ada dua provinsi baru di Papua. Salah satunya akan dinamai Papua Selatan. Namun satu wilayah pemekaran lainnya masih didiskusikan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Berita Lainnya

''Saya Akan Buktikan dengan Kerja'' Jawaban Muhamad Sambu Harman Usai Disorot Jadi Komisaris PT SPR Langgak di Usia 22 Tahun

Senin, 13 Juli 2026 | 07:51:14 WIB

Komisi II Sebut Semua Fraksi Dukung Pembentukan Papua Selatan

Berita Lainnya

Nawakara Dorong Penguatan Keamanan Platform Integrasi di Tengah Meningkatnya Risiko dari Pihak Ketiga

Nawakara Dorong Transformasi Industri AI, Dino B. Hindarto: Indonesia Harus Siap Menjadi Pemimpin

Pedagang Pasar Ramadhan Keluhkan Lonjakan Harga, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Jadi Ruang Curhat Ekonomi Rakyat

Rakernas PSI Partai Super Tbk 2026 Jadi Momentum Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Terkini

Menteri PANRB Minta ASN Diberi Fleksibilitas Kerja untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Agung Nugroho Beri Kelonggaran Jam Kerja ASN Pekanbaru untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Kadishub Siak Jadi Tersangka OTT Korupsi, Diduga Peras Rekanan Proyek Rp25 Juta

Polresta Pekanbaru Gerebek Kampung Dalam dan Kampung Terendam, Empat Pria Positif Narkoba Diamankan

''Saya Akan Buktikan dengan Kerja'' Jawaban Muhamad Sambu Harman Usai Disorot Jadi Komisaris PT SPR Langgak di Usia 22 Tahun

DPRD Riau Minta Pembelian Seragam SMA/SMK Tak Lagi Lewat Sekolah, Disdik Diminta Terbitkan Edaran

Agung Nugroho Tegas! Seluruh Provider Internet Wajib Tertibkan Kabel Fiber Optik Semrawut di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Dorong Edukasi HIV Usai Dinkes Catat 95 Kasus Sepanjang 2026

DPRD Pekanbaru Desak Pemko Tertibkan Kabel Fiber Optic Ilegal Secara Menyeluruh

31 SMA Negeri di Riau Diduga Mark-up Harga Seragam, SF Hariyanto Pastikan Ada Sanksi