Waduh! UU 11/2020 Cipta Kerja Diwarnai Salah Ketik Fatal

Selasa, 03 November 2020 | 10:58:40 WIB

Ilustrasi.

GILANGNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani omnibus law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apa lacur, UU itu diwarnai kesalahan ketik fatal.

Halaman 6 UU Cipta Kerja Pasal 6 berbunyi:

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Lalu apa bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf a?

Pasal 5 ayat 1 huruf a tidak ada. Sebab, Pasal 5 adalah pasal berdiri sendiri tanpa ayat. Pasal 5 berbunyi:

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang hukum yang diatur dalam undang-undang terkait.

Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, kesalahan tersebut fatal. Mengapa?

Bivitri menyebut undang-undang (UU) tidak bisa diimajinasikan 'tahu sama tahu' ketika waktu dilaksanakan, melainkan harus sesuai dengan apa yang tertulis di UU.

"Jadi, terhadap kesalahan di Pasal 6 itu, tidak bisa lagi dilakukan perbaikan secara sembarangan seperti yang terjadi sebelum UU ini ditandatangani (yang itu pun sudah salah)," ujar Bivitri saat berbincang, Selasa (3/11/2020),

Apa dampak hukumnya? Pasal-pasal yang sudah diketahui salah, tidak bisa dilaksanakan. Karena dalam hukum, tidak boleh suatu pasal dijalankan sesuai dengan imajinasi penerap pasal saja, harus persis seperti yang tertulis.

"Dampak lainnya, meski tidak 'otomatis', ini akan memperkuat alasan untuk melakukan uji formal ke MK untuk meminta UU ini dibatalkan," papar Bivitri,

Apa yang bisa dilakukan? Kalau pemerintah mau membuat ada kepastian hukum agar pasal-pasal itu bisa dilaksanakan, bisa keluarkan Perppu, karena UU ini tidak bisa diubah begitu saja.

"Kalau cuma perjanjian, bisa direnvoi, dengan membubuhkan tanda tangan semua pihak di samping, kalau di UU tidak bisa, tidak diperbolehkan menurut UU 12/2011 dan secara praktik tidak mungkin ada pembubuhan semua anggota DPR dan presiden di samping," cetus Bivitri.

"Yang jelas semakin nampak ke publik, bagaimana buruknya proses ugal-ugalan seperti ini. Seakan-akan mengerdilkan makna pembuatan UU, padahal UU itu seperti kontrak sosial warga melalui wakil-wakilnya (dan itu pun sudah disimpangi dengan tidak partisipatif dan tidak transparannya proses penyusunan dan pembahasan). Ini akibatnya kalau tujuan buruk menghalalkan segala cara," sambung pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu.

Waduh! UU 11/2020 Cipta Kerja Diwarnai Salah Ketik Fatal

Berita Lainnya

Pedagang Pasar Ramadhan Keluhkan Lonjakan Harga, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Jadi Ruang Curhat Ekonomi Rakyat

Rakernas PSI Partai Super Tbk 2026 Jadi Momentum Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Terkini

Ida Yulita Tolak Ikut UKK Direksi PT SPR, Sebut Proses Melawan Hukum

Sidang Pemerasan Anggaran PUPR Riau Berlanjut, Saksi Ungkap Mekanisme dan Dugaan Fee

Anggota DPRD Riau Adrias Minta Maaf Absen di Muscab PKB se-Riau

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Tinjau Banjir, Soroti Drainase Tersumbat di Marpoyan Damai

Pencurian PJU Marak di Pekanbaru, Dishub Koordinasi dengan Polisi

DPRD Pekanbaru Desak Penertiban Kabel Fiber Optik Semrawut

Pemko Pekanbaru Bersihkan Drainase di Jalan Kaswari, Cegah Banjir

TKA Hari Pertama di SD Negeri 1 Pekanbaru Berjalan Lancar

Pemprov Riau Bahas DBH Sawit, Sesuaikan Kebijakan dengan Regulasi Terbaru

DPRD Pekanbaru Soroti Banjir, Minta Penanganan Drainase Diprioritaskan