Buruh Bergerak Kepung DPR, Demo Tolak Omnibus Law

Senin, 09 November 2020 | 10:39:53 WIB

Ilustrasi.

GILANGNEWS.COM - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa tolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Aksi digelar untuk mengiringi pengajuan permohonan tinjauan legislatif (legislative review) terhadap UU Cipta Kerja. Permohonan akan diajukan oleh perwakilan buruh di sela-sela aksi.

"Menuntut dibatalkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislative review dan kenaikan upah minimum 2021," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11) malam.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Demonstrasi rencananya dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. KSPI menaksir ada seribu orang buruh yang akan bergabung dalam aksi kali ini.

KSPI tidak sendirian turun ke jalan. Mereka akan bergabung dengan massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN).

Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari aksi mereka pada Senin (2/11) di kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kala itu, KSPI dan KSPSI AGN mengantarkan surat kepada Mahkamah Konstistusi (MK) sebagai pengingat akan tuntutan buruh.

Malam harinya, Presiden Jokowi menandatangani UU Cipta Kerja. Perwakilan dua serikat buruh itu pun langsung mengajukan permohonan tinjauan yudikatif (judicial review) pada Selasa (3/11).

Selain mengajukan permohonan tinjauan legislatif dan yudikatif, KSPI dan KSPSI AGN juga bersiap menempuh mogok kerja. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut 5 juta buruh akan mogok selama dua pekan jika UU Cipta Kerja tak dibatalkan.

"Di seluruh Indonesia lima ribu pabrik. KSPI lima ribu pabrik. Kita instruksikan dua Minggu nanti, tunggu instruksinya," kata Iqbal dalam demonstrasi di Senin (2/11) di kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Pada Jumat (6/11), Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) juga resmi mendaftarkan gugatan judicial review ke MK. Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban mengatakan permohonan gugatan meliputi uji formil dan materiil.

"Kami sudah mengajukan permohonan formil dan materiil ya. Ada 25 pasal di materiilnya yang kami gugat," kata Elly Rosita Silaban saat dihubungi wartawan.

Buruh Bergerak Kepung DPR, Demo Tolak Omnibus Law

Berita Lainnya

Pedagang Pasar Ramadhan Keluhkan Lonjakan Harga, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Jadi Ruang Curhat Ekonomi Rakyat

Rakernas PSI Partai Super Tbk 2026 Jadi Momentum Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Terkini

Ida Yulita Tolak Ikut UKK Direksi PT SPR, Sebut Proses Melawan Hukum

Sidang Pemerasan Anggaran PUPR Riau Berlanjut, Saksi Ungkap Mekanisme dan Dugaan Fee

Anggota DPRD Riau Adrias Minta Maaf Absen di Muscab PKB se-Riau

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Tinjau Banjir, Soroti Drainase Tersumbat di Marpoyan Damai

Pencurian PJU Marak di Pekanbaru, Dishub Koordinasi dengan Polisi

DPRD Pekanbaru Desak Penertiban Kabel Fiber Optik Semrawut

Pemko Pekanbaru Bersihkan Drainase di Jalan Kaswari, Cegah Banjir

TKA Hari Pertama di SD Negeri 1 Pekanbaru Berjalan Lancar

Pemprov Riau Bahas DBH Sawit, Sesuaikan Kebijakan dengan Regulasi Terbaru

DPRD Pekanbaru Soroti Banjir, Minta Penanganan Drainase Diprioritaskan