Kejati Riau Periksa Anggota DPRD Bengkalis Rudi Handoko Rekayasa Pembagian Jatah Proyek Kejati Riau

Selasa, 01 Desember 2020 | 19:43:08 WIB

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan.

GILANGNEWS.COM - Jaksa Penyelidik Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Rudi Handoko alias Akok. Ia diklarifikasi terkait adanya dugaan rekayasa atau pengkondisian pembagian jatah proyek di Negeri Junjungan tahun 2014-2019.

Akok yang kini menjabat Ketua Komisi II DPRD Bengkalis dipanggil ke Kantor Kejati Riau, Selasa (1/12/2020). Pemeriksaan dijadwalkan mulai pada pukul 09.00 WIB.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, mengatakan, pemanggilan terhadap Akok hanya untuk proses klarifikasi dugaan bagi-bagi jatah proyek di Bengkalis. "Dipanggil untuk klarifikasi saja," kata Muspidauan.

Baca Juga BPJS Rekrut 10 Ribu Agen Jaminan Sosial Gaet Pekerja Informal

Pemanggilan Akok dilakukan karena namanya disebut oleh pihak-pihak yang telah menjalani pemeriksaan sebelumnya. "Jadi bukan karena dia anggota dewan atau kontraktor tapi karena namanya disebut oleh pihak lain yang sudah diklarifikasi," jelas Muspidauan.

Muspidauan menyebutkan, jaksa penyelidik masih mendalami kasus ini. Pemanggilan terhadap para pihak mengetahui adanya dugaan pembagian jatah proyek ini masih berlanjut. "Penyelidik masih mengumpulkan alat bukti dalam penyelidikan," ucapnya.

Nama Akok sempat disebut-sebut dalam persidangan perkara suap pengerjaan proyek Jalan Duri-Sek Pakning yang melibatkan Bupati Bengkalis nonaktif, Amril Mukminin, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Akok disebut pernah memberi uang Rp50 juta kepada mantan Plt Kadis PUPR Bengkalis, Tajul Mudaris terkait sebuah proyek yang dikerjakannya di Kabupaten Bengkalis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah melakukan penggeledahan di kantor dan rumah Akok di Bengkalis. Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen.

Diberitakan sebelumnya, dalam kasus dugaan rekayasa pembangian jatah proyek di Bengkalis, Bagian Pidsus Kejati Riau sudah memanggil sejumlah pihak. Di antaranya adalah Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkalis, Ardiansyah.

Ardiansyah diklarifikasi dalam kapasitas sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Ardiansyah juga pernah jadi saksi di perkara Amril Mukminin.

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Ardiansyah mengakui menerima fee dari PT Citra Gading Asritama sebesar Rp650 juta. Dalam proyek tersebut, Ardiansyah merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kejati Riau Periksa Anggota DPRD Bengkalis Rudi Handoko Rekayasa Pembagian Jatah Proyek Kejati Riau

Berita Lainnya

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Terkini

Pemko Pekanbaru Operasikan Simpang Baru Tuanku Tambusai–Jalan Paus, Kemacetan Berkurang

PUPR-PKKP Riau Diminta Segera Rampungkan Pendataan dan Perbaikan Jalan Provinsi di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Tantang DLHK Ubah Pola Sampah 2026: Bukan Lagi Angkut Lalu Buang

Kontrak PT SPP Berakhir, Pemko Pekanbaru Amankan Aset Danau Bandar Kayangan

Pelaku Jambret di Tampan Pekanbaru Kabur ke Sumbar, Akhirnya Ditangkap Polisi

Harga CPO Riau Awal 2026 Fluktuatif namun Cenderung Menguat

Program MBG Pekanbaru Diperluas, 165 Ribu Peserta Didik Masih Belum Terjangkau

Simpang Pasir Putih Pekanbaru Rusak Parah, Jalan Berlubang Picu Macet dan Bahaya Kecelakaan

Bea Cukai Pekanbaru Amankan 160 Juta Batang Rokok Ilegal, DPRD Minta Pengawasan Ditingkatkan

Flyover Simpang Garuda Sakti Pekanbaru Segera Dibangun, Pemprov Riau Mulai Bebaskan Lahan 2026