Staf Kedubesnya Kunjungi Markas FPI, DPR Minta Pemerintah Protes Jerman Jangan Ikut Campur

Selasa, 22 Desember 2020 | 10:54:11 WIB

GILANGNEWS.COM - Terkait kunjungan pihak kedutaan besar (Kedubes) Jerman ke Markas FPI, yang fotonya sempat viral, Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), untuk secepatnya melakukan protes keras kepada Pemerintah Jerman agar tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia sekecil apapun.

"Negara dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus protes keras dan menyerukan pihak Kedubes mengikuti aturan internasional agar tidak ikut campur urusan dalam negeri sekecil apapun. Itu etika berdiplomasi secara sopan dan beretika," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, informasi yang dihimpun saat ini, pihak Kemenlu RI sudah memanggil perwakilan Kedutaan Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi atas kunjungan pihaknya ke Markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.

  • Baca Juga Terungkap! Pelaku Bom Bunuh Diri Katedral Makassar Diduga 2 Orang Naik Motor
  • Baca Juga Angkat Bicara! Kapolda Riau Sebut Pengamanan terhadap Masyarakat Selalu Berjalan
  • Baca Juga Breaking News! Bom Makassar, Walikota Ungkap Tak Ada Korban di Dalam Gereja Katedral
  • Baca Juga Sadis! Bom Bunuh Diri Terjadi di Gereja Katedral Makassar, Potongan Tubuh Berserakan
  • “Memang sudah ada penjelasan dari Kedubes Jerman bahwa tidak ada dukungan terhadap Ormas tertentu di Indonesia dan berkomitmen untuk bersama melawan intoleransi, radikalisme, dan ujaran kebencian,” ucapnya.

    Namun, harus ditekankan bahwa tindakan Kedubes asing di Indonesia itu harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. “Jangan sampai ada udang di balik batu,” jelas TB Hasanuddin.

    Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman mengklaim didatangi perwakilan Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman.

    Atas kejadian ini, Kepala Perwakilan Kedubes Jerman sampaikan permintaan maaf dan penyesalannya. Pihaknya memastikan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah dan Kedutaan Besar Jerman.

    Terkini