Kisruh Dugaan WNA, Kemendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Jumat, 26 Februari 2021 | 10:47:49 WIB

Bupati terpilih Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient P Riwu Kore.

GILANGNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih yang rencananya akan digelar Jumat, 26 Februari 2021.

Hal ini lantaran status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient P Riwu Kore masih dikaji Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, saat ini masih dalam kajian Kemenkumham. Terkait pelantikan sebagai kepala daerah belum bisa dilaksanakan," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Adapun Orient P Riwu Kore diduga berstatus Warga Negara Asing (WNA) sehingga nasibnya sebagai bupati terpilih belum ada kejelasan. Sementara itu, Kemendagri masih menunggu kajian Kemenkumhan untuk mengangkat atau melantik kepala daerah.

"Kemendagri masih menunggu hasil kajian dari Kemenkumham, sebagai salah satu dasar atau pertimbangan dalam penetapan keputusan pengangkatan sebagai kepala daerah," jelas Benny.

Adapun pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada di Nusa Tenggara Timur dijadwalkan digelar Jumat 26 Februari 2021. Dari total enam kepala daerah, hanya lima pasang calon kepala daerah yang akan dilantik. Bupati terpilih Sabu Raijua yang masih akan menunggu jadwal pelantikan.

Bawaslu Rekomendasi Penundaan Pelantikan

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan penundaan pelantikan bupati terpilih Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore. Hal ini karena telah terbukti memalsukan data kependudukannya ketika mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.

Rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal Rabu, 3 Februari 2021, yang isinya meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penundaan pelantikan Riwu Kore.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan terhadap Orient. Menurut UU Kewarganegaraan, ujar Yasonna, Indonesia tidak mengenal dwikewarganegaraan.

Dengan Orient menjadi warga negara AS, kata Yasonna, dia telah kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia.

Kisruh Dugaan WNA, Kemendagri Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

Update Waduk Koto Panjang 17 Januari 2026: Elevasi Turun Jadi 81,09 Mdpl

Walikota Agung Nugroho Bentuk Badan CSR Kota Pekanbaru, Libatkan ASN dan Masyarakat

Pemprov Riau Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru, UPT Diminta Bergerak Cepat

Walikota Agung Nugroho Resmikan Kencana Mini Soccer, Lapangan Milik Pemda dan Gratis untuk Warga

PHR Temukan Play Stratigrafik Baru di Blok Rokan, Sumur Mustang Hitam MTH-001 Terbukti Ada Hidrokarbon

Banggar DPRD Pekanbaru Buka-bukaan soal APBD 2026: KUA-PPAS Telat, RKA Tak Kunjung Diserahkan

Pajak Parkir Ritel Modern di Pekanbaru Disorot, Zulfan: Jangan Ada Perlakuan ‘’Anak Kandung dan Anak Tiri’’

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi