Permintaan Jokowi Miskinkan Koruptor Dinilai Hanya Gimmick

Senin, 19 April 2021 | 10:56:03 WIB

Presiden RI, Joko Widodo.

GILANGNEWS.COM - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai permintaan Presiden Joko Widodo untuk memiskinan koruptor demi penyelamatan kerugian negara dari pelaku korupsi hanya gimmick (trik untuk menarik perhatian) semata.

Menurut Wana, permintaan Jokowi yang disampaikan kepada para penegak hukum itu berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

"Fakta di lapangan itu ternyata hanya sedikit kasus yang ditangani menggunakan pencucian uang," kata Wana dalam Launching Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2020 yang disiarkan secara live melalui kanal Youtube Sahabat ICW, Ahad (18/4).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Berdasarkan data penindakan korupsi yang dihimpun, dari 442 kasus korupsi yang ditindak hingga tingkat penyidikan dan ada penetapan tersangka pada 2020, sebanyak 394 kasus korupsi dijerat dengan pasal kerugian keuangan negara, 22 kasus pemerasan, 20 kasus suap menyuap, dan 3 kasus gratifikasi.

Ditemukan hanya 3 kasus korupsi yang dijerat dengan pasal pencucian uang. Kasus tersebut adalah korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) asuransi Jiwasraya, kasus Danareksa Sekuritas, dan kasus Jaksa Pinangki.

Dalam penindakan korupsi, penegak hukum cenderung menggunakan pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal tersebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan tidak fokus merampas aset koruptor untuk memiskinkan mereka.

"Ini kontra produktif dengan visi presiden mengenai perampasan aset atau pemiskinan koruptor," ujar Wana.

Di sisi lain, dalam aspek kesiapan penyitaan aset, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak masuk dalam prioritas program legislasi nasional (prolegnas).

Karena itu, direkomendasikan agar pemerintah segera memprioritaskan perampasan aset. Hal ini dilakukan agar gagasan mengenai pemiskinan koruptor dan pengembalian kerugian negara bisa segera diwujudkan.

Permintaan Jokowi Miskinkan Koruptor Dinilai Hanya Gimmick

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

Update Waduk Koto Panjang 17 Januari 2026: Elevasi Turun Jadi 81,09 Mdpl

Walikota Agung Nugroho Bentuk Badan CSR Kota Pekanbaru, Libatkan ASN dan Masyarakat

Pemprov Riau Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru, UPT Diminta Bergerak Cepat

Walikota Agung Nugroho Resmikan Kencana Mini Soccer, Lapangan Milik Pemda dan Gratis untuk Warga

PHR Temukan Play Stratigrafik Baru di Blok Rokan, Sumur Mustang Hitam MTH-001 Terbukti Ada Hidrokarbon

Banggar DPRD Pekanbaru Buka-bukaan soal APBD 2026: KUA-PPAS Telat, RKA Tak Kunjung Diserahkan

Pajak Parkir Ritel Modern di Pekanbaru Disorot, Zulfan: Jangan Ada Perlakuan ‘’Anak Kandung dan Anak Tiri’’

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi