Mahfud Ungkap Jokowi Ingin Buat Omnibus Law Terkait UU ITE

Jumat, 11 Juni 2021 | 16:39:21 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden mengusulkan omnibus law ITE. (Dok. Humas Polhukam)

GILANGNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berniat membuat undang-undang omnibus law yang merangkum segala hal tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Rencana itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet pembahasan tentang revisi menyeluruh terhadap UU ITE.

"Arahan Presiden, kita buat nanti omnibus law untuk itu semua. Sekarang kita sedang bicara satu undang-undang yang namanya UU ITE yang menimbulkan reaksi-reaksi penerapan di masyarakat," kata Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan langsung kanal Youtube Kemenko Polhukam, Jumat (11/6).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Ia mengungkapkan Jokowi membeberkan omnibus law terkait ITE itu bakal merangkum UU tentang keamanan udara, masalah intelijen, rahasia pribadi, dan rahasia konsumen, hingga transaksi uang.

"Ini penting, kita akan membuat omnibus law. Jadi undang-undang yang menyeluruh tentang ITE ini semua," kata dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut sebenarnya hal-hal itu telah diatur dalam sejumlah undang-undang. Namun, sejauh ini dirasakan aturan-aturan itu masih berdiri sendiri.

"Besok akan disatukan sehingga prospektif ke depan dan bisa menjadi payung masalah-masalah ITE," ucap Mahfud.

Sebelumnya, publik menuntut revisi UU ITE karena mengandung sejumlah pasal karet. Publik menilai undang-undang itu hanya dijadikan alat politik kekuasaan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun mengajukan usul revisi UU ITE. Kemenko Polhukam membentuk dua tim untuk mengkaji kemungkinan revisi UU ITE.

Pemerintah pun memutuskan akan merevisi UU ITE secara terbatas. Sejumlah pasal yang direvisi antara lain pasal pasal 27, 28, 29, dan 36.

Selain itu, Mahfud pun mengungkap ada penambahan pasal baru di UU ITE, yakni Pasal 45c.

"Itu semua untuk hilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi," katanya dalam konferensi pers pada Selasa (8/6).

Kala itu, dia sendiri sejauh ini belum menjelaskan soal isi Pasal 45c tersebut.

Halaman :

Mahfud Ungkap Jokowi Ingin Buat Omnibus Law Terkait UU ITE

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

Update Waduk Koto Panjang 17 Januari 2026: Elevasi Turun Jadi 81,09 Mdpl

Walikota Agung Nugroho Bentuk Badan CSR Kota Pekanbaru, Libatkan ASN dan Masyarakat

Pemprov Riau Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru, UPT Diminta Bergerak Cepat

Walikota Agung Nugroho Resmikan Kencana Mini Soccer, Lapangan Milik Pemda dan Gratis untuk Warga

PHR Temukan Play Stratigrafik Baru di Blok Rokan, Sumur Mustang Hitam MTH-001 Terbukti Ada Hidrokarbon

Banggar DPRD Pekanbaru Buka-bukaan soal APBD 2026: KUA-PPAS Telat, RKA Tak Kunjung Diserahkan

Pajak Parkir Ritel Modern di Pekanbaru Disorot, Zulfan: Jangan Ada Perlakuan ‘’Anak Kandung dan Anak Tiri’’

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi