Ranperda Tibum, Pansus Panggil 7 OPD Terkait Agar Nantinya Tidak Lepas Tanggung Jawab

Rabu, 16 Juni 2021 | 18:52:36 WIB

Robin Eduar SH MH

GILANGNEWS.COM - Rapat singkronisasi Pansus Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat DPRD Pekanbaru, sudah digelar kemarin. Hasilnya, semua OPD terkait, diharapkan setelah Ranperda ini disahkan menjadi Perda Kota Pekanbaru nantinya, harus dijalankan dengan baik.

Ketua Pansus Tibum dan Ketentraman Masyarakat DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH menegaskan, pada rapat singkronisasi kemarin, sebanyak 7 OPD yang dipanggil.

Masing-masing DLHK, Disdukcapil, Dinas Sosial, Dishub, Dinas PUPR, Bidang Hukum Setdako dan Satpol PP Pekanbaru.

Baca Juga Sebelum Sidang, Fifi Lety Indra Beberkan Fakta Tersembunyi soal Ahok

Baca Juga Jaksa sebut sikap ahok merasa paling benar

"Jadi, semua OPD yang kita panggil ini sudah sepakat. Karena, kita maunya nanti, jangan ada yang saling lempar tanggung jawab lagi," tegas Robin Eduar, Rabu (16/6/2021)

Singkronisasi yang dimaksudkan Pansus dalam rapat koordinasi kemarin, agar saat penerapannya nanti, Perda ini harus berjalan maksimal. Karena peran masing-masing OPD, sudah tahu berdasarkan Perda ini nanti.

"Makanya pada rapat koordinasi ini, kita tanyakan masing-masing ada hubungannya dengan Ranperda Tibum dan Ketentraman Masyarakat. Ini yang menjadi dasar kita," tambah Politisi PDIP ini.

Selain itu juga, Pemko Pekanbaru selaku pihak yang mengusulkan Ranperda ini sejak tahun 2019 lalu, sepakat diubah waktunya.

"Perda ini nanti jadinya dibuat pada tahun 2021, bukan 2019. Semuanya sudah sepakat," akunya.

Seperti diketahui, Pansus DPRD Pekanbaru membahas revisi Perda No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, yang diusulkan Pemko Pekanbaru sejak tahun 2019 lalu. Namun baru tahun 2021 ini bisa dibahas oleh DPRD Pekanbaru.

Pembahasan revisi Perda ini dilatarbelakangi, karena perkembangan Kota Pekanbaru sudah semakin pesat. Kondisi Ketertiban Umum Tahun 2002 lalu di Pekanbaru, tidak sama dengan sekarang. Jauh meningkat pesat, serta mengharuskan Perda tersebut direvisi.

Dari beberapa item pasal yang direvisi, tambah Robin Eduar, yakni mengenai PKL (pedagang kaki lima) tidak boleh lagi berjualan di ruas jalan protokol. Lalu, penertiban gepeng harus dilakukan secara maksimal, serta tidak boleh lagi lempar tanggung jawab antara Satpol PP dengan Dinsos Pekanbaru.

Dalam Perda yang lama, hanya dimuat 29 pasal yang menyangkut Ketertiban Umum. Pada Revisi Perda ini, diusulkan penambahan pasal menjadi 53 pasal.

Ranperda Tibum, Pansus Panggil 7 OPD Terkait Agar Nantinya Tidak Lepas Tanggung Jawab

Berita Lainnya

Banggar DPRD Pekanbaru Buka-bukaan soal APBD 2026: KUA-PPAS Telat, RKA Tak Kunjung Diserahkan

Pajak Parkir Ritel Modern di Pekanbaru Disorot, Zulfan: Jangan Ada Perlakuan ‘’Anak Kandung dan Anak Tiri’’

Respons Cepat dan Akuntabel, Nawakara Hadirkan Keamanan Korporasi Berbasis AI

Program Makan Bergizi Gratis Sentuh 165 Ribu Warga Pekanbaru, DPRD: Ini Investasi Masa Depan

Forum Pengelola Parkir Pekanbaru Protes Kebijakan Pemko, DPRD Nilai Berpotensi Picu Kegaduhan

DPRD Bahas Anggaran Rakyat, Pemerintah Pekanbaru Menghilang: Ada Apa?

Terkini

Banggar DPRD Pekanbaru Buka-bukaan soal APBD 2026: KUA-PPAS Telat, RKA Tak Kunjung Diserahkan

Pajak Parkir Ritel Modern di Pekanbaru Disorot, Zulfan: Jangan Ada Perlakuan ‘’Anak Kandung dan Anak Tiri’’

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi

Wako Agung Nugroho Launching Aplikasi Sip Aman, Urus Izin Bangunan di Pekanbaru Kini Lebih Cepat

Macet Kronis di Simpang Jalan Melati Garuda Sakti Pekanbaru, Warga Minta Jalan Segera Diperbaiki

Mobil Mahasiswi di Pekanbaru Dirusak Sekelompok Pemotor di Simpang Rambutan Arifin Ahmad

Simpang Sebidang Arifin Ahmad Depan Purna MTQ Pekanbaru Segera Dibuka Tahun Ini

Walikota Agung Nugroho Soroti Vandalisme Halte Bus di Depan Riau Creative Hub Pekanbaru