Komnas HAM Gali Keterangan Eks Pimpinan KPK soal Polemik TWK

Jumat, 18 Juni 2021 | 13:18:06 WIB

Ilustrasi.

GILANGNEWS.COM - Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai menjadi ASN terus bergulir. Kini, giliran eks pimpinan KPK yang dimintai keterangan soal TWK itu.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menerangkan mantan pimpinan KPK yang memenuhi panggilan hari ini adalah Saut Situmorang, M Jasin, dan Bambang Widjojanto. Anam menyebut ketiganya masih menjalani pemeriksaan.

"Iya," kata Anam melalui pesan singkat, Jumat (18/6/2021). Anam menjawab pertanyaan apakah ketiga mantan pimpinan KPK diperiksa Komnas HAM hari ini.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Anam mengatakan pemeriksaan ini masih berlangsung. Namun Anam belum memerinci apa saja yang digali dari para mantan pimpinan lembaga antirasuah itu.

"Ini lagi proses," ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait polemik TWK alih status pegawai menjadi ASN. Ghufron mengatakan mendapat pertanyaan soal isu Taliban.

"Komnas HAM salah satunya mempertanyakan itu (klaster pegawai) bagaimana tentang isu Taliban," kata Ghufron usai diperiksa Komnas HAM, Kamis (17/6).

Ghufron menjelaskan isu Taliban pegawai KPK sudah didengarnya sebelum seleksi pimpinan KPK. Namun, kata Ghufron, dia tidak memiliki data siapa-siapa saja nama pegawai yang diisukan masuk daftar Taliban.

"Dan saya sampaikan, sejak kami seleksi pimpinan sampai masuk, memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Choriul Anam pun meminta pimpinan KPK lainnya hadir memenuhi panggilan.

"Pemanggilan terhadap KPK hari ini itu kami tujukan kepada lima pimpinan KPK, dan Sekjen. Tetapi yang datang adalah Nurul Ghufron, yang sejak awal bilang bahwa dia mewakili pimpinan yang lain karena sifatnya kolektif kolegial. Nah, kami jelaskan, terima kasih begitu, bahwa memang kami memahami betul bagaimana mekanisme tata kerja di KPK ini layaknya di Komnas HAM ada kolektif kolegial," kata Anam kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat,

"Tapi memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial. Tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron, karena itu adalah pimpinan yang lain," sambungnya.

Komnas HAM Gali Keterangan Eks Pimpinan KPK soal Polemik TWK

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

Update Waduk Koto Panjang 17 Januari 2026: Elevasi Turun Jadi 81,09 Mdpl

Walikota Agung Nugroho Bentuk Badan CSR Kota Pekanbaru, Libatkan ASN dan Masyarakat

Pemprov Riau Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru, UPT Diminta Bergerak Cepat

Walikota Agung Nugroho Resmikan Kencana Mini Soccer, Lapangan Milik Pemda dan Gratis untuk Warga

PHR Temukan Play Stratigrafik Baru di Blok Rokan, Sumur Mustang Hitam MTH-001 Terbukti Ada Hidrokarbon

Banggar DPRD Pekanbaru Buka-bukaan soal APBD 2026: KUA-PPAS Telat, RKA Tak Kunjung Diserahkan

Pajak Parkir Ritel Modern di Pekanbaru Disorot, Zulfan: Jangan Ada Perlakuan ‘’Anak Kandung dan Anak Tiri’’

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi