5 Perintah Hakim ke Anies yang Dinyatakan Melawan Hukum soal Polusi Udara

Jumat, 17 September 2021 | 13:40:48 WIB

Sidang putusan terkait gugatan polusi udara.

GILANGNEWS.COM - Gugatan Koalisi Ibu Kota berkaitan dengan polusi udara dikabulkan sebagian oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan itu, hakim memerintahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan sejumlah hal. Apa saja?

Anies merupakan tergugat 5 dalam perkara ini. Ada lima poin perintah hakim untuk Anies Baswedan. Salah satunya memerintahkan Anies melakukan pengawasan ketat berkaitan dengan pencemaran udara.

"Menghukum tergugat 5 untuk melakukan pengawasan ketaatan setiap orang terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup," ujar hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (16/9/2021).

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Pengawasan yang dimaksud hakim berkaitan dengan uji emisi kendaraan lama, mengevaluasi penataan ambang batas emisi kendaraan lama, hingga pengawasan pembakaran sampah di ruang terbuka.

"Satu, melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan tipe lama. Kedua, melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang dalam kendaraan bermotor lama, ketiga menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang kegiatan usahanya mengeluarkan emisi dan memiliki izin lingkungan dan pembuangan emisi dari Gubernur DKI," jelas hakim.

"Empat, mengawasi ketaatan standar dan atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan. Kelima, mengawasi ketaatan larangan pembakaran sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara," lanjut hakim.

Hakim juga meminta Anies menjatuhkan sanksi ke pelanggar aturan pencemaran udara. Kategori pelanggar itu adalah pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi baku mutu emisi sumber bergerak tipe lama dan usaha atau kegiatan yang tidak memenuhi baku emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau suatu kegiatannya.

"Menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang melakukan pelanggaran perundangan di bidang pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup," kata Saifuddin.

Anies diminta menyebarkan evaluasi pengawasan dan penjatuhan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat. Selain itu, hakim meminta Anies juga menetapkan baku mutu ambien udara DKI untuk melindungi kesehatan manusia.

"Menghukum tergugat 5 untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis serta tata guna tanah dalam mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran yang melibatkan populasi," pungkas hakim.

Diketahui, Kelompok masyarakat yang menamakan diri Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) mengajukan gugatan perdata terkait polusi udara Jakarta dan sekitarnya. Mereka menuntut pemerintah bisa mengendalikan pencemaran udara.

Dalam gugatan perdata itu sebelumnya disebutkan para tergugat, antara lain:
1. Presiden Joko Widodo (Jokowi),
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
3. Menteri Dalam Negeri,
4. Menteri Kesehatan,
5. dan Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, tercantum turut tergugat, yakni turut tergugat I Gubernur Banten dan turut tergugat II Gubernur Jawa Barat.

Berita Lainnya

''Saya Akan Buktikan dengan Kerja'' Jawaban Muhamad Sambu Harman Usai Disorot Jadi Komisaris PT SPR Langgak di Usia 22 Tahun

Senin, 13 Juli 2026 | 07:51:14 WIB

5 Perintah Hakim ke Anies yang Dinyatakan Melawan Hukum soal Polusi Udara

Berita Lainnya

Nawakara Dorong Penguatan Keamanan Platform Integrasi di Tengah Meningkatnya Risiko dari Pihak Ketiga

Nawakara Dorong Transformasi Industri AI, Dino B. Hindarto: Indonesia Harus Siap Menjadi Pemimpin

Pedagang Pasar Ramadhan Keluhkan Lonjakan Harga, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Jadi Ruang Curhat Ekonomi Rakyat

Rakernas PSI Partai Super Tbk 2026 Jadi Momentum Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Terkini

Menteri PANRB Minta ASN Diberi Fleksibilitas Kerja untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Agung Nugroho Beri Kelonggaran Jam Kerja ASN Pekanbaru untuk Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

Kadishub Siak Jadi Tersangka OTT Korupsi, Diduga Peras Rekanan Proyek Rp25 Juta

Polresta Pekanbaru Gerebek Kampung Dalam dan Kampung Terendam, Empat Pria Positif Narkoba Diamankan

''Saya Akan Buktikan dengan Kerja'' Jawaban Muhamad Sambu Harman Usai Disorot Jadi Komisaris PT SPR Langgak di Usia 22 Tahun

DPRD Riau Minta Pembelian Seragam SMA/SMK Tak Lagi Lewat Sekolah, Disdik Diminta Terbitkan Edaran

Agung Nugroho Tegas! Seluruh Provider Internet Wajib Tertibkan Kabel Fiber Optik Semrawut di Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Dorong Edukasi HIV Usai Dinkes Catat 95 Kasus Sepanjang 2026

DPRD Pekanbaru Desak Pemko Tertibkan Kabel Fiber Optic Ilegal Secara Menyeluruh

31 SMA Negeri di Riau Diduga Mark-up Harga Seragam, SF Hariyanto Pastikan Ada Sanksi