Tolak Aturan Baru JHT, Massa Buruh Temui Menaker Ida Fauziyah

Rabu, 16 Februari 2022 | 13:37:36 WIB

Aliansi buruh menggelar aksi menolak aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT). Perwakilan massa telah diperbolehkan bertemu Menaker Ida Fauziyah.

GILANGNEWS.COM - Aliansi buruh menggelar aksi menolak aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT). Perwakilan massa telah diperbolehkan bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

"Iya (bertemu) Bu Menaker. (Yang masuk) para ketua-ketua federasi," ujar Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Azis di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Rabu (16/2/2022).

Riden mengatakan pihaknya tidak akan berunding terkait aksi yang digelar di depan Kemenaker.

Baca Juga Bom Bunuh Diri Meledak di Makassar, Pimpinan DPRD Pekanbaru Minta Polri Jaga Ketat Rumah Ibadah

Dia mengatakan perwakilan massa akan meminta Ida Fauziyah mencabut Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang di dalamnya memuat aturan JHT.

"Bukan merundingkan. Kita meminta Ibu Menteri membatalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu. (Ada) 10 sampai 15 orang (masuk ke dalam)," ucap Riden.

Buruh Bakal Gugat JHT ke PTUN

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pihaknya akan menggugat Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka ingin aturan baru soal JHT di dalam Permenaker 2/2022 dicabut.

"Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 melawan PP Nomor 60 Tahun 2015. Kami akan mengajukan PTUN," kata Said di depan kantor Kemnaker, Rabu (16/2).

Said Iqbal menilai Permenaker itu telah melawan PP Nomor 60 Tahun 2015. Said menyebut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Permenaker 2 tahun 2022 ditandatangani oleh menteri tenaga kerja. Padahal Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi," ujar Said.

Diketahui, massa KSPI menggelar aksi di depan kantor Kemenaker menuntut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dibatalkan serta Menteri Ketenagakerjaan dicopot. Aturan itu dinilai telah menyusahkan rakyat kecil, khususnya kaum buruh.

Tak hanya berpusat di Jakarta, Said menjelaskan Partai Buruh bersama seluruh serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa.

Tolak Aturan Baru JHT, Massa Buruh Temui Menaker Ida Fauziyah

Berita Lainnya

Alumni APDN Pekanbaru Purna Bhakti Bantu Warga Terdampak Bencana di Kabupaten Agam

Banjir Bandang (Galodo) Rusak Jembatan Silaiang, Jalan Padang–Padang Panjang Lumpuh

Longsor Tutup Jalan di Kelok 9, Akses Riau–Sumbar Kini Kembali Lancar

Jadwal Bola Malam Ini, 29-30 Agustus 2025: Ada Duel Timnas Indonesia

Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR, NasDem Sebut Rotasi Rutin

Riau Raih Predikat Sangat Tinggi dalam Indeks Kepatuhan Produk Hukum Daerah 2025

Terkini

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi

Wako Agung Nugroho Launching Aplikasi Sip Aman, Urus Izin Bangunan di Pekanbaru Kini Lebih Cepat

Macet Kronis di Simpang Jalan Melati Garuda Sakti Pekanbaru, Warga Minta Jalan Segera Diperbaiki

Mobil Mahasiswi di Pekanbaru Dirusak Sekelompok Pemotor di Simpang Rambutan Arifin Ahmad

Simpang Sebidang Arifin Ahmad Depan Purna MTQ Pekanbaru Segera Dibuka Tahun Ini

Walikota Agung Nugroho Soroti Vandalisme Halte Bus di Depan Riau Creative Hub Pekanbaru

Kapolda Riau Pimpin Sertijab Wakapolda, Hengki Haryadi Resmi Menjabat

Walikota Agung Nugroho Serahkan Bantuan Rp900 Ribu untuk Ratusan Keluarga Miskin Ekstrem di Pekanbaru