Pj Walikota Pekanbaru Ajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Senin, 20 Juni 2022 | 17:36:16 WIB

Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun.

GILANGNEWS.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD, Senin (20/6/2022).

Ranperda ini diajukan setelah Pemko Pekanbaru telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun usai sidang paripurna mengatakan, laporan tersebut terdiri dari realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, operasional, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau.

Baca Juga Sebelum Sidang, Fifi Lety Indra Beberkan Fakta Tersembunyi soal Ahok

Baca Juga Jaksa sebut sikap ahok merasa paling benar

Berdasarkan hasil audit BPK Riau, Pemko Pekanbaru diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2021. Tahun ini, Pemko Pekanbaru mendapat predikat WTP enam kali berturut-turut sejak 2016.

Laporan keuangan Pemko Pekanbaru merupakan kompilasi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Apabila pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah telah dikelola dengan baik, hal ini akan berdampak positif laporan keuangan Pemko Pekanbaru.

"Saya sangat mengharapkan keseriusan kita semua untuk membenahi dan memperbaiki kekurangan yang telah dilakukan semua ini. Saya mengimbau kepada pengguna anggaran dan pengguna barang agar memperhatikan output dan outcome yang hendak dicapai dengan memperhitungkan keuangan daerah," kata Muflihun.

Diharapkan, Inspektorat Kota Pekanbaru lebih intensif melakukan pembinaan dan peninjauan secara berkesinambungan mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pelaporan pelaksanaan anggara OPD.

"Saya yakin apabila pengawasan intern dan pembinaan Inspektorat dilakukan secara maksimal, maka laporan keuangan yang disampaikan ke BPK perwakilan Riau di akhir tahun anggaran bisa lebih baik dan disajikan dengan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saya yakin dan percaya bila kita bersungguh-sungguh, berkomitmen dan bekerja keras, WTP akan tetap dapat dipertahankan," ungkapnya.

Dirinya berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dapat segera dibahas dan disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar, ranperda ini selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.

Pj Walikota Pekanbaru Ajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

Berita Lainnya

Respons Cepat dan Akuntabel, Nawakara Hadirkan Keamanan Korporasi Berbasis AI

Program Makan Bergizi Gratis Sentuh 165 Ribu Warga Pekanbaru, DPRD: Ini Investasi Masa Depan

Forum Pengelola Parkir Pekanbaru Protes Kebijakan Pemko, DPRD Nilai Berpotensi Picu Kegaduhan

DPRD Bahas Anggaran Rakyat, Pemerintah Pekanbaru Menghilang: Ada Apa?

DPRD Pekanbaru Temukan Dugaan Pelanggaran dalam Pembangunan Tol Pekanbaru–Rengat

Polemik Perwako RT/RW Memanas, Wali Kota Agung Nugroho Ajak Dialog Terbuka dengan DPRD dan RT/RW

Terkini

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi

Wako Agung Nugroho Launching Aplikasi Sip Aman, Urus Izin Bangunan di Pekanbaru Kini Lebih Cepat

Macet Kronis di Simpang Jalan Melati Garuda Sakti Pekanbaru, Warga Minta Jalan Segera Diperbaiki

Mobil Mahasiswi di Pekanbaru Dirusak Sekelompok Pemotor di Simpang Rambutan Arifin Ahmad

Simpang Sebidang Arifin Ahmad Depan Purna MTQ Pekanbaru Segera Dibuka Tahun Ini

Walikota Agung Nugroho Soroti Vandalisme Halte Bus di Depan Riau Creative Hub Pekanbaru

Kapolda Riau Pimpin Sertijab Wakapolda, Hengki Haryadi Resmi Menjabat

Walikota Agung Nugroho Serahkan Bantuan Rp900 Ribu untuk Ratusan Keluarga Miskin Ekstrem di Pekanbaru