DPRD Pekanbaru Hearing Kasus Penahanan Ijazah, 43 Mantan Karyawan Mengadu

Senin, 28 April 2025 | 18:28:02 WIB
Hearing

GILANGNEWS.COM - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan hearing dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau dan beberapa mantan karyawan yang ijazahnya ditahan, di ruang paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Senin (28/4/2025).

Komisi III juga mengundang perusahaan SANEL Tour dan Travel yang diduga menahan ijazah karyawan, namun perusahaan tersebut tidak hadir.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin mengatakan dari awalnya dua pelapor penahanan ijazah, hari ini hadir 43 pelapor dari berbagai perusahaan dan mayoritas dari SANEL.

  • Baca Juga BPJS Ketenagakerjaan Tambah Peserta Pekerja Informal
  • Baca Juga Kini BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Program Jaminan Pensiun.
  • Baca Juga Biaya Kecelakaan Kerja bagi yang ikut Program BPJS diTanggung 100 %

    • "Jadi memang banyak temuan-temuan yang menggugah hati kita dan secara moral juga kita sayangkan. Jadi kami putuskan dengan Disnaker Kota dan Disnakertrans Provinsi, untuk mengawal kasus ini. Kalaupun sampai ke penegak hukum tetap didampingi oleh teman-teman Disnaker Kota," ujar Tekad.

    Kata Tekad, kedepannya DPRD akan menerbitkan Perda ketenagakerjaan, dimana akan diatur salah satu pasalnya yaitu tidak ada jaminan berupa dokumen pribadi tenaga kerja.

    "Dari hasil hearing ini, kita minta kepada teman-teman pekerja yang merasa dirugikan, harus bersurat kepada pemberi kerja untuk meminta ijazahnya kembali. Itu ditembuskan kepada Walikota, Disnaker dan Kepolisian," tambahnya.

    Komisi III, sambung Tekad juga menyoroti perusahaan yang tidak mengakui pekerjanya. Dikatakannya, kontrak kerja yang ditandatangani pekerja juga di pegang oleh perusahaan, slip gaji yang sudah diteken juga di pegang oleh perusahaan.

    "Penyidik, pengawas dan Disnaker punya caranya untuk mengungkapkan ini agar ada kejelasan, memang kita juga menyayangkan untuk apa perusahaan menahan ijazah seseorang?," jelasnya.

    "Ternyata selama bekerja memang ada intimidasi-intimidasi supaya hak-hak pekerja ini tidak diberikan 100 persen oleh perusahaan dengan jaminan ijazah tadi. Tapi kalau sudah selesai bekerja semestinya sudah bisa dikembalikan, ini yang akan ditindaklanjuti," cakapnya.

    Komisi III juga meminta Disnaker Kota Pekanbaru membentuk tim kecil terkait penahanan ijazah ini. Dikarenakan, 43 orang ini hanya sebagian kecil dari yang terjadi di Kota Pekanbaru.

    "Kita minta ini clear semuanya, nanti dibikin tim kecil, dibikin nanti form pelaporan online khusus, jadi semuanya bisa terjaring," tutupnya

    Berita Lainnya

    Terkini

    Update Waduk Koto Panjang 17 Januari 2026: Elevasi Turun Jadi 81,09 Mdpl

    Sabtu, 17 Januari 2026 | 15:37:10 WIB

    Walikota Agung Nugroho Bentuk Badan CSR Kota Pekanbaru, Libatkan ASN dan Masyarakat

    Sabtu, 17 Januari 2026 | 15:32:00 WIB

    Pemprov Riau Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru, UPT Diminta Bergerak Cepat

    Sabtu, 17 Januari 2026 | 15:24:43 WIB

    Walikota Agung Nugroho Resmikan Kencana Mini Soccer, Lapangan Milik Pemda dan Gratis untuk Warga

    Sabtu, 17 Januari 2026 | 15:11:23 WIB

    PHR Temukan Play Stratigrafik Baru di Blok Rokan, Sumur Mustang Hitam MTH-001 Terbukti Ada Hidrokarbon

    Jumat, 16 Januari 2026 | 14:50:30 WIB

    Banggar DPRD Pekanbaru Buka-bukaan soal APBD 2026: KUA-PPAS Telat, RKA Tak Kunjung Diserahkan

    Kamis, 15 Januari 2026 | 22:45:10 WIB

    Pajak Parkir Ritel Modern di Pekanbaru Disorot, Zulfan: Jangan Ada Perlakuan ‘’Anak Kandung dan Anak Tiri’’

    Kamis, 15 Januari 2026 | 14:23:47 WIB

    DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

    Rabu, 14 Januari 2026 | 22:06:44 WIB

    Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

    Rabu, 14 Januari 2026 | 21:59:01 WIB

    Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi

    Rabu, 14 Januari 2026 | 21:51:32 WIB