Gubernur Riau Bertemu Menteri Keuangan: Soroti Tunda Bayar, Pajak Sawit, dan DBH

Kamis, 05 Juni 2025 | 17:12:24 WIB

GILANGNEWS.COM - Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama jajaran pemerintah provinsi, bertemu dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, pada Kamis (5/6/2025) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini membahas sejumlah persoalan strategis, termasuk kondisi fiskal daerah dan penanganan tunda bayar tahun 2023.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Gubernur Wahid menyampaikan bahwa salah satu isu utama yang diangkat adalah keterbatasan ruang fiskal akibat menurunnya pendapatan daerah.

Baca Juga BPJS Rekrut 10 Ribu Agen Jaminan Sosial Gaet Pekerja Informal

"Dalam pertemuan tadi, kita sudah sampaikan kondisi keuangan daerah dan ruang fiskal yang sangat terbatas. Termasuk juga persoalan tunda bayar tahun 2023 yang mencapai Rp274 miliar. Alhamdulillah, Ibu Menteri merespons positif dan menjanjikan solusi segera melalui rapat internal di kementerian," ujar Gubernur Wahid.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama terjadinya tunda bayar tersebut adalah penurunan signifikan produksi migas di Provinsi Riau.

"Produksi migas kita yang dulunya sekitar 400 ribu barel per hari, kini tinggal 140 sampai 160 ribu. Sementara itu, harga minyak dalam APBN ditetapkan 80 dolar AS per barel, namun realisasinya hanya sekitar 60–65 dolar," papar Wahid.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan usulan agar alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan penerimaan pajak disesuaikan dengan realisasi volume produksi daerah, khususnya untuk sektor strategis seperti migas dan kelapa sawit.

"PDRB Riau menyumbang Rp1,12 triliun terhadap nasional, tapi tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang kita terima. Maka dari itu, kami mengusulkan sistem take on product, yaitu menghitung DBH dan pajak berdasarkan hasil produksi aktual," ungkap Wahid.

Gubernur juga menyoroti tekanan fiskal di sektor kelapa sawit yang mulai menunjukkan tren penurunan. Ia meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat agar dampak negatif terhadap pendapatan daerah bisa diminimalkan.

"Kelapa sawit masih menjadi penopang utama ekonomi Riau. Jika tidak ada perhatian khusus dari pusat, ini bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil," tambahnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemprov Riau, di antaranya Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Riau Purnama Irwansyah, Kepala BPKAD Riau Indra, dan Kepala Bapenda Riau Evarefita.

Gubernur Riau Bertemu Menteri Keuangan: Soroti Tunda Bayar, Pajak Sawit, dan DBH

Berita Lainnya

Update Waduk Koto Panjang 17 Januari 2026: Elevasi Turun Jadi 81,09 Mdpl

Walikota Agung Nugroho Bentuk Badan CSR Kota Pekanbaru, Libatkan ASN dan Masyarakat

Pemprov Riau Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru, UPT Diminta Bergerak Cepat

Walikota Agung Nugroho Resmikan Kencana Mini Soccer, Lapangan Milik Pemda dan Gratis untuk Warga

PHR Temukan Play Stratigrafik Baru di Blok Rokan, Sumur Mustang Hitam MTH-001 Terbukti Ada Hidrokarbon

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Terkini

Update Waduk Koto Panjang 17 Januari 2026: Elevasi Turun Jadi 81,09 Mdpl

Walikota Agung Nugroho Bentuk Badan CSR Kota Pekanbaru, Libatkan ASN dan Masyarakat

Pemprov Riau Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak di Pekanbaru, UPT Diminta Bergerak Cepat

Walikota Agung Nugroho Resmikan Kencana Mini Soccer, Lapangan Milik Pemda dan Gratis untuk Warga

PHR Temukan Play Stratigrafik Baru di Blok Rokan, Sumur Mustang Hitam MTH-001 Terbukti Ada Hidrokarbon

Banggar DPRD Pekanbaru Buka-bukaan soal APBD 2026: KUA-PPAS Telat, RKA Tak Kunjung Diserahkan

Pajak Parkir Ritel Modern di Pekanbaru Disorot, Zulfan: Jangan Ada Perlakuan ‘’Anak Kandung dan Anak Tiri’’

DPRD Riau Dorong Bapenda Maksimalkan Pajak Air Permukaan, Potensi Triliunan Rupiah

Setelah Buka Sampai Malam, DPRD Harap Puskesmas Pekanbaru Bisa 24 Jam Bertahap

Sekolah Rakyat di Abiseka Rumbai dan Asrama Haji Pekanbaru Sudah Beroperasi